Depok – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, mengungkapkan keluhan pelaku industri mengenai kualitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Menurutnya, sebagian lulusan dinilai telah memiliki bekal pengetahuan akademik, tetapi masih kesulitan menghadapi tekanan dan tantangan di dunia kerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Stella dalam acara Akademi Kepemimpinan Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10/2026). Ia mengatakan, masukan dari kalangan industri menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

Stella menjelaskan bahwa salah satu keluhan yang diterimanya berkaitan dengan daya tahan lulusan baru ketika mulai bekerja. Sejumlah perusahaan menilai kemampuan akademik saja belum cukup apabila tidak disertai ketekunan, kemampuan beradaptasi, dan kesiapan menghadapi tantangan profesional.

Menurut Stella, terdapat lulusan baru yang memilih mengundurkan diri dalam waktu relatif singkat meskipun harus membayar denda kepada perusahaan. Ia mencontohkan adanya pekerja yang bersedia membayar denda hingga Rp60 juta untuk mengakhiri hubungan kerja karena merasa tidak sanggup menghadapi situasi di tempat kerja.

Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi salah satu gambaran mengenai persoalan yang perlu diperhatikan dalam proses pendidikan. Perguruan tinggi tidak hanya diharapkan menghasilkan lulusan yang menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dan bertahan menghadapi berbagai tuntutan pekerjaan.

Stella menegaskan bahwa ijazah sarjana tetap menjadi salah satu kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Namun, dunia industri juga mempertimbangkan kemampuan nyata, karakter, serta kesiapan lulusan dalam menjalankan tanggung jawab profesional.

Ia menilai perguruan tinggi perlu mengevaluasi proses pembelajaran agar mahasiswa memperoleh bekal yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pengembangan keterampilan praktis, ketekunan, dan kemampuan menghadapi kesulitan dinilai penting untuk mendukung keberhasilan lulusan setelah menyelesaikan pendidikan.

Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan dunia industri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memetakan kebutuhan tenaga kerja agar kurikulum dan kompetensi yang diajarkan di kampus lebih sesuai dengan perkembangan pasar kerja.

Dalam proses tersebut, masukan dari pelaku usaha diperlukan untuk mengetahui keterampilan yang dibutuhkan perusahaan serta kekurangan yang masih ditemukan pada lulusan. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Stella juga menyoroti pentingnya membangun karakter lulusan yang memiliki daya juang dan kemampuan beradaptasi atau resilience. Menurutnya, kualitas pendidikan perlu mencakup penguasaan ilmu sekaligus kesiapan mahasiswa menghadapi dinamika lingkungan profesional.

Meski demikian, keluhan yang disampaikan industri merupakan masukan yang perlu dikaji lebih lanjut dan tidak berarti seluruh lulusan perguruan tinggi memiliki persoalan yang sama. Kondisi setiap pekerja juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja, pola komunikasi, dan sistem pengelolaan perusahaan.

Pemerintah berharap kerja sama yang lebih erat antara kampus dan industri dapat membantu meningkatkan kualitas lulusan Indonesia. Dengan penyesuaian kurikulum dan penguatan kompetensi, lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dan berkembang di dunia kerja.

Sumber: Kompas.com

Depok – Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Prof. Dr. Jamhari Makruf, menerima penghargaan bergengsi dari Pemerintah Jepang atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan akademik dan meningkatkan pemahaman antara masyarakat Indonesia dan Jepang.

Penghargaan tersebut bernama The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon. Penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Jepang terhadap kiprah Jamhari dalam mendorong pertukaran pendidikan, dialog keagamaan, serta kerja sama kedua negara.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Atsushi Ueno, dalam upacara resmi di kediaman Duta Besar Jepang di Jakarta pada Kamis (22/10/2026). Acara tersebut dihadiri keluarga, kolega, dan sejumlah tokoh pendidikan Indonesia.

Jamhari dinilai memiliki peran penting dalam membangun hubungan Indonesia dan Jepang melalui kegiatan akademik dan dialog lintas budaya. Sebagai seorang cendekiawan Islam, ia telah berulang kali mengunjungi Jepang untuk menyampaikan analisis mengenai perkembangan politik, kehidupan sosial, serta dinamika Islam di Indonesia.

Kontribusi tersebut dinilai membantu masyarakat dan pemangku kebijakan di Jepang memahami kondisi Indonesia secara lebih mendalam. Pengalaman dan pengetahuannya juga menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat dalam memahami hubungan kedua negara.

Salah satu kontribusi penting Jamhari adalah keterlibatannya dalam merintis program kunjungan pimpinan pondok pesantren Indonesia ke Jepang. Program yang dimulai pada 2004 tersebut memberikan kesempatan kepada para pemimpin pesantren untuk mengenal sistem pendidikan, budaya, tata kelola masyarakat, serta perkembangan teknologi di Jepang.

Melalui program tersebut, para peserta diharapkan dapat membagikan pengalaman yang diperoleh kepada santri dan masyarakat di lingkungan masing-masing. Hingga 2024, sebanyak 194 pemimpin dan pengajar Islam telah mengikuti program kunjungan tersebut.

Selain memperkuat hubungan masyarakat, Jamhari juga berkontribusi dalam kerja sama pendidikan tinggi antara Indonesia dan Jepang. Ia terlibat dalam proyek pengembangan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang didukung Japan International Cooperation Agency (JICA) pada periode 2005–2014.

Dalam proyek tersebut, dukungan Jepang mencakup pengembangan fasilitas pendidikan, laboratorium, klinik, serta beasiswa bagi tenaga pengajar untuk menempuh pendidikan doktoral di Jepang. Jamhari turut berperan dalam koordinasi dan proses pelaksanaan proyek tersebut.

Pemerintah Jepang menilai berbagai upaya tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan hubungan bilateral, terutama dalam bidang pendidikan dan pemahaman lintas budaya. Penghargaan ini sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antarnegara tidak hanya dibangun melalui jalur diplomasi resmi, tetapi juga melalui kerja sama akademisi dan masyarakat.

Bagi UIII, pencapaian Jamhari menjadi bentuk pengakuan terhadap peran perguruan tinggi Islam Indonesia dalam membangun jejaring internasional. Kampus tersebut diharapkan terus mengembangkan kolaborasi penelitian, pertukaran mahasiswa dan dosen, serta dialog keilmuan dengan berbagai institusi di Jepang.

Penghargaan The Order of the Rising Sun sendiri pertama kali ditetapkan pada 1875 dan merupakan salah satu tanda jasa penting Pemerintah Jepang. Penghargaan ini diberikan kepada individu yang dinilai memberikan kontribusi berarti dalam bidang hubungan internasional, kebudayaan, dan pelayanan publik.

Melalui penghargaan tersebut, kontribusi Jamhari dalam mempererat hubungan Indonesia dan Jepang mendapat pengakuan resmi. Kerja sama yang telah dibangun diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan serta masyarakat kedua negara.

Sumber: Kompas.com

Jakarta – Wacana pemerintah membagikan telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) mendapat sorotan dari ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM). Program tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ekonom sekaligus dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan urgensi, efektivitas, serta keberlanjutan pembiayaan program tersebut. Menurutnya, persoalan penyaluran bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan perangkat digital, tetapi juga mencakup rendahnya literasi keuangan dan belum meratanya akses layanan perbankan.

Wisnu menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, sebanyak 93,5 persen rumah tangga di Indonesia telah memiliki telepon seluler. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberian HP secara massal belum tentu menjadi solusi utama untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Ia juga menyoroti adanya jutaan rekening penerima bantuan sosial yang tidak aktif selama bertahun-tahun. Menurutnya, keberadaan rekening dan perangkat seluler tidak otomatis membuat masyarakat menggunakan layanan keuangan secara optimal.

Dari sisi anggaran, program pembagian HP gratis berpotensi membutuhkan biaya yang sangat besar. Wisnu memberikan ilustrasi bahwa apabila pemerintah menyediakan perangkat seharga Rp1 juta untuk 20 juta penerima, anggaran pengadaan saja dapat mencapai Rp20 triliun. Jika jumlah penerima mencapai 74 juta orang, biaya pembelian perangkat diperkirakan mencapai Rp74 triliun.

Perhitungan tersebut belum mencakup biaya distribusi, aktivasi perangkat, akses internet, pemeliharaan sistem, serta penggantian HP yang rusak atau hilang. Dengan demikian, kebutuhan anggaran dapat meningkat apabila program dilaksanakan dalam skala nasional.

Selain persoalan biaya, Wisnu mengingatkan adanya risiko ketidakefisienan dalam pengadaan perangkat. Pengadaan dalam jumlah besar perlu diawasi secara ketat untuk mencegah harga yang terlalu tinggi, spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan, maupun pengeluaran tambahan yang tidak diperlukan.

Ia juga menilai terdapat kemungkinan perangkat yang dibagikan justru dijual, digadaikan, atau dialihkan kepada orang lain. Apabila hal tersebut terjadi, tujuan awal program untuk mempermudah akses bantuan sosial melalui layanan digital berisiko tidak tercapai.

Menurut Wisnu, kepemilikan HP juga tidak secara langsung meningkatkan produktivitas masyarakat. Kelompok pekerja informal, seperti petani, nelayan, dan buruh, mungkin lebih membutuhkan akses modal, pelatihan keterampilan, informasi pasar, serta infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Meski demikian, perangkat digital tetap dapat memberikan manfaat apabila didukung ekosistem yang tepat. HP dapat membantu masyarakat memperoleh informasi harga, memasarkan produk secara daring, dan mengakses layanan keuangan. Namun, manfaat tersebut memerlukan dukungan jaringan internet, literasi digital, serta layanan keuangan yang mudah dijangkau.

Wisnu menyarankan agar pemerintah memprioritaskan masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar belum memiliki perangkat. Penentuan penerima perlu dilakukan melalui verifikasi data yang akurat agar bantuan tidak diberikan kepada pihak yang sebenarnya tidak membutuhkan.

Ia juga mendorong pemerintah mempertimbangkan alternatif selain pembagian HP secara langsung, seperti subsidi harga atau pemberian voucher perangkat. Skema tersebut dinilai dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk memilih perangkat sesuai kebutuhan sekaligus membuka peluang kerja sama dengan produsen, operator telekomunikasi, dan perbankan.

Di samping itu, pemerintah perlu memperkuat jaringan agen bank, memperluas akses internet, dan meningkatkan literasi keuangan digital. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan konektivitas terbatas, metode penyaluran bantuan alternatif tetap perlu disediakan agar mereka tidak kesulitan mengakses haknya.

Wisnu menegaskan bahwa keberhasilan program seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah HP yang dibagikan atau rekening yang dibuka. Pemerintah perlu mengevaluasi tingkat penggunaan perangkat, keaktifan rekening, ketepatan penyaluran bansos, serta besarnya biaya yang dikeluarkan dibandingkan manfaat yang diterima masyarakat.

Oleh karena itu, rencana pembagian HP gratis perlu melalui kajian dan evaluasi sebelum diterapkan secara luas. Pengawasan anggaran, ketepatan sasaran, dan kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting agar kebijakan digitalisasi bantuan sosial tidak justru menambah beban keuangan negara.

Sementara itu, pemerintah menyatakan bahwa wacana pembagian HP gratis belum menjadi program yang dibahas secara resmi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembahasan yang telah disiapkan pemerintah berkaitan dengan pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat.

Sumber: Kompas.com

Jakarta – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan aktivitas pertambangan emas ilegal seluas sekitar 275 hektare di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Penertiban tersebut dilakukan pada Kamis (22/10/2026) sebagai bagian dari upaya pemerintah menindak pelanggaran penggunaan kawasan hutan.

Penertiban dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH. Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Suyudi Ario Seto, serta Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

Lokasi pertambangan yang ditertibkan merupakan area operasional PT Kristalin Eka Lestari. Pemerintah mengambil alih kawasan tersebut setelah tim gabungan menemukan aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan penggunaan kawasan hutan.

Berdasarkan hasil verifikasi Satgas PKH, aktivitas pertambangan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) ditemukan pada lahan seluas sekitar 275,9 hektare. Area tersebut terdiri atas lahan sekitar 170,4 hektare di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan sekitar 105,5 hektare di luar wilayah izin perusahaan.

Selain persoalan penggunaan kawasan hutan, perusahaan juga disebut belum memenuhi kewajiban terkait jaminan reklamasi dan pemulihan lingkungan. Kewajiban tersebut diperlukan untuk memastikan lahan yang terdampak kegiatan pertambangan dapat dipulihkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari melalui keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM tertanggal 12 Oktober 2026. Dengan pencabutan izin tersebut, perusahaan tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan pertambangan maupun menjual hasil tambang dari wilayah operasinya.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Satgas PKH akan terus melakukan penertiban terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan di kawasan hutan. Pemerintah menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum dan upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam.

Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan bahwa kawasan bekas pertambangan tersebut direncanakan akan dikelola oleh badan usaha milik negara, yakni PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Pengelolaan oleh negara diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memastikan kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai aturan.

Meski izin usaha telah dicabut, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tanggungan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sebelumnya. Hal itu mencakup pemulihan lingkungan, kewajiban pajak dan royalti, serta pemenuhan hak para pekerja sesuai ketentuan hukum.

Pemerintah berharap penertiban tersebut menjadi langkah nyata dalam mencegah praktik pertambangan ilegal dan menjaga kelestarian kawasan hutan di Papua Tengah. Pengawasan lanjutan juga diperlukan agar aktivitas pertambangan di wilayah tersebut tidak kembali berlangsung tanpa memenuhi persyaratan hukum.

Sumber: CNN Indonesia

Bandung – Seorang dokter berinisial IS ditangkap polisi di sebuah apartemen di Bekasi, Jawa Barat, atas dugaan pencabulan terhadap anak kandungnya yang masih berusia empat tahun. Penangkapan dilakukan oleh jajaran Polda Jawa Barat pada Rabu (21/10/2026) dini hari.

Kasus tersebut menjadi perhatian setelah ibu korban melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialami anaknya. Polisi kini melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap peristiwa yang diduga terjadi sejak 2025.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat, Kombes Pol Rumi Untari, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari kecurigaan ibu korban terhadap perubahan perilaku anaknya pada November 2025.

Saat itu, korban disebut memperagakan gerakan yang tidak wajar untuk anak seusianya. Ketika ditanya oleh sang ibu, korban mengaku mengetahui perilaku tersebut dari telepon genggam ayahnya.

Kecurigaan semakin menguat setelah korban mengeluhkan rasa sakit di bagian tubuh sensitifnya. Ibu korban kemudian membawa anak tersebut menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi kesehatannya.

Berdasarkan keterangan kepolisian, ibu korban selanjutnya melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Barat pada 28 September 2026. Polisi melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti medis yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Setelah melakukan penyelidikan, petugas menangkap IS di sebuah apartemen di Bekasi. Saat penangkapan berlangsung, korban diketahui berada bersama terduga pelaku dan kemudian turut diamankan untuk mendapatkan perlindungan.

Saat ini, korban ditempatkan di rumah aman milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anak tersebut juga mendapatkan pendampingan psikologis serta pemeriksaan medis guna mendukung proses pemulihan.

Polisi menyatakan pemeriksaan terhadap korban secara langsung belum menjadi prioritas karena kondisi psikologis anak perlu diperhatikan. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan dengan metode yang sesuai dan didampingi tenaga profesional.

Dalam proses penyidikan, polisi telah mengumpulkan keterangan saksi serta dokumen medis dan hasil pemeriksaan ahli. Bukti-bukti tersebut digunakan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka.

Pihak kepolisian juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban. Perlindungan terhadap anak menjadi perhatian utama agar proses hukum dapat berjalan tanpa menambah tekanan psikologis bagi korban.

Kasus ini masih dalam penanganan Polda Jawa Barat. Penyidik terus mendalami keterangan dan bukti yang ada untuk memastikan rangkaian peristiwa serta mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan adanya perkembangan baru dalam konflik dengan Iran. Pernyataan tersebut muncul di tengah mandeknya perundingan antara Washington dan Teheran serta laporan mengenai persiapan rencana serangan militer lanjutan.

Trump menyampaikan hal tersebut kepada wartawan saat berada di South Carolina pada Rabu (21/10). Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran saat ini tidak sedang melakukan perundingan.

Trump juga memberikan sinyal bahwa sesuatu dapat terjadi dalam waktu dekat. Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara terperinci langkah apa yang akan diambil pemerintahannya terhadap Iran.

Dalam kesempatan yang sama, Trump menyatakan bahwa perang sebenarnya dapat diakhiri sekarang. Namun, ia ingin memastikan hasil yang dicapai Amerika Serikat dapat bertahan dalam jangka panjang.

Trump turut mengklaim bahwa Amerika Serikat telah mengalahkan Iran dari sisi militer maupun keuangan. Ia kembali menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan membiarkan Teheran memiliki senjata nuklir.

Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah laporan media menyebut militer Amerika Serikat dan Israel tengah menyusun rencana untuk melancarkan serangan baru terhadap Iran. Menurut laporan The New York Times, opsi serangan tersebut dipertimbangkan untuk dilakukan setelah pemilihan paruh waktu Amerika Serikat pada November 2026.

Meski demikian, belum ada kepastian bahwa Trump akan menyetujui rencana tersebut. Pemerintah Amerika Serikat juga belum memberikan konfirmasi resmi mengenai pelaksanaan operasi militer baru terhadap Iran.

Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Serangan militer sebelumnya dibalas Iran melalui peluncuran rudal dan drone ke sejumlah wilayah, sementara situasi di Selat Hormuz turut menjadi perhatian karena jalur tersebut memiliki peran penting dalam perdagangan energi dunia.

Kebuntuan diplomasi membuat kemungkinan terjadinya eskalasi konflik masih menjadi perhatian internasional. Jika serangan kembali dilancarkan, situasi keamanan di Timur Tengah berpotensi semakin memburuk dan berdampak pada stabilitas kawasan serta pasokan energi global.

Hingga kini, arah kebijakan Trump terhadap Iran masih belum sepenuhnya jelas. Pernyataannya mengenai kemungkinan perkembangan dalam waktu dekat belum dapat dipastikan sebagai keputusan untuk kembali menyerang, sementara upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan masih menjadi faktor penting dalam perkembangan konflik kedua negara.

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 mengguncang wilayah Tibet, China, pada Kamis malam (22/10/2026). Bencana tersebut menewaskan sedikitnya 16 orang dan menyebabkan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah bangunan dilaporkan rusak hingga roboh akibat kuatnya guncangan.

Gempa terjadi sekitar pukul 22.33 waktu setempat di wilayah Kabupaten Baqen, Kota Nagqu, Tibet utara. Kawasan tersebut berada di daerah pegunungan dengan ketinggian rata-rata sekitar 4.800 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan laporan media setempat, ratusan rumah mengalami kerusakan akibat gempa. Sedikitnya 339 rumah dilaporkan roboh atau mengalami kerusakan, sementara 20 kandang ternak turut terdampak. Jumlah korban dan kerusakan masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang.

Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi untuk mencari korban serta memberikan pertolongan kepada warga terdampak. Petugas dari kepolisian dan pemadam kebakaran melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yang rusak, termasuk mencari kemungkinan adanya warga yang masih terjebak di bawah reruntuhan.

Pemerintah setempat juga menyalurkan bantuan darurat berupa tenda, tempat tidur lipat, pakaian hangat, serta perlengkapan lainnya bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Ribuan personel turut dilibatkan dalam proses evakuasi dan penanganan bencana.

Selain menimbulkan kerusakan bangunan, gempa tersebut mengganggu sejumlah fasilitas umum. Layanan komunikasi dan pasokan listrik di beberapa wilayah dilaporkan mengalami gangguan. Operasional kereta api juga dihentikan sementara untuk pemeriksaan jalur dan memastikan keselamatan perjalanan.

Badan pemantau gempa Amerika Serikat, USGS, mencatat pusat gempa berada sekitar 191 kilometer di sebelah timur laut Kota Nagqu, dengan kedalaman sekitar 18 kilometer. Sementara itu, data dari lembaga pemantau gempa China menyebutkan kedalaman gempa sekitar 10 kilometer.

Sejumlah gempa susulan dengan magnitudo lebih kecil turut tercatat setelah guncangan utama. Kondisi tersebut membuat petugas terus memantau situasi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya guncangan lanjutan.

Upaya penyelamatan masih berlangsung di tengah tantangan geografis wilayah yang terpencil dan berada di dataran tinggi. Kondisi cuaca dingin serta potensi turunnya salju juga dikhawatirkan dapat mempersulit proses evakuasi dan distribusi bantuan kepada warga.

Pemerintah China terus mengoordinasikan penanganan darurat untuk membantu korban dan memulihkan fasilitas yang terdampak. Sementara itu, pendataan korban jiwa, korban luka, serta kerugian material masih dilakukan seiring berlanjutnya operasi penyelamatan.

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin dunia lainnya yang dinilai menyampaikan komentar tidak tepat mengenai gelombang demonstrasi dan kerusuhan di Prancis. Macron menyebut pernyataan tersebut tidak dapat diterima dan bodoh karena dianggap memanfaatkan situasi dalam negeri Prancis untuk kepentingan politik.

Pernyataan itu disampaikan Macron saat melakukan kunjungan ke Qatar pada Rabu (21/10). Ia menanggapi berbagai komentar dari pemimpin asing yang mengaitkan kerusuhan di Prancis dengan persoalan imigrasi dan kelompok Islam.

Macron menilai sejumlah pihak telah menyebarkan informasi yang menyesatkan setelah kerusuhan terjadi di sejumlah kota di Prancis. Ia juga menyoroti beredarnya gambar dan konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI) yang menggambarkan kejadian seolah-olah benar-benar berlangsung di negara tersebut.

Menurut Macron, klaim bahwa Prancis telah diserbu oleh kelompok imigran dan kelompok Islamis tidak sesuai dengan kenyataan. Ia mengingatkan para pemimpin dunia agar tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.

Ketika ditanya apakah kritik tersebut ditujukan kepada Trump, Macron menjawab bahwa presiden AS itu termasuk di antara pihak yang dimaksud. Ia juga menilai sejumlah pemimpin asing menggunakan persoalan yang sedang dihadapi Prancis sebagai bahan untuk kepentingan kampanye politik mereka.

Sebelumnya, Trump mengaitkan kerusuhan di Prancis dengan imigrasi dan menyarankan pemerintah Macron memperketat perbatasan. Namun, pernyataan tersebut tidak disertai bukti yang menunjukkan bahwa imigran menjadi penyebab utama kerusuhan.

Kerusuhan di Prancis sendiri terjadi di tengah demonstrasi terkait meningkatnya biaya hidup dan persoalan pendidikan. Aksi yang berlangsung di sejumlah wilayah kemudian diwarnai bentrokan, penjarahan, serta tindakan kekerasan yang mendorong aparat keamanan meningkatkan pengawasan.

Pemerintah Prancis berupaya mengendalikan situasi dan mencegah terulangnya kerusuhan. Macron menegaskan bahwa pihak berwenang akan mengambil langkah untuk menjaga ketertiban, terutama menjelang aksi demonstrasi lanjutan yang direncanakan berlangsung pada akhir pekan.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot juga menyatakan bahwa pemerintahnya dapat memberikan klarifikasi kepada negara-negara terkait untuk mencegah penyebaran informasi keliru. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi penyebaran klaim tanpa dasar di media sosial.

Ketegangan ini memperlihatkan bahwa kerusuhan di Prancis tidak hanya menjadi persoalan keamanan dalam negeri, tetapi juga memicu perdebatan di tingkat internasional. Macron meminta para pemimpin dunia untuk lebih berhati-hati dalam memberikan komentar dan tidak menjadikan situasi tersebut sebagai alat untuk meraih keuntungan politik.

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta – Tanda-tanda kemungkinan Israel kembali melancarkan serangan militer terhadap Iran semakin menjadi perhatian dunia. Ketegangan antara kedua negara masih membayangi situasi keamanan di Timur Tengah, terutama di tengah belum meredanya konflik yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat.

Laporan mengenai kemungkinan serangan baru muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap eskalasi konflik di kawasan. Jika serangan kembali terjadi, situasi berpotensi semakin memburuk dan memicu aksi balasan dari Iran.

Sebelumnya, Israel dan Amerika Serikat dilaporkan telah melakukan operasi militer terhadap Iran. Konflik tersebut meningkatkan ketegangan regional serta menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya pertempuran ke wilayah lain di Timur Tengah.

Kemungkinan serangan lanjutan juga berkaitan dengan persoalan keamanan dan program nuklir Iran yang selama ini menjadi salah satu sumber perselisihan antara Teheran, Tel Aviv, dan Washington. Perbedaan kepentingan tersebut membuat hubungan antarpihak masih sulit mencapai penyelesaian yang bertahan lama.

Di sisi lain, keputusan untuk kembali melancarkan operasi militer tidak hanya berpotensi memengaruhi hubungan Israel dan Iran, tetapi juga dapat berdampak terhadap negara-negara lain di kawasan. Serangan baru berisiko memicu pembalasan, memperluas konflik, serta meningkatkan ketidakstabilan keamanan regional.

Situasi ini membuat perkembangan hubungan Israel dan Iran terus menjadi sorotan internasional. Masyarakat dunia kini menghadapi kekhawatiran bahwa ketegangan yang belum terselesaikan dapat kembali berkembang menjadi konfrontasi militer terbuka.

Meski demikian, kemungkinan serangan lanjutan perlu dibedakan dari keputusan resmi untuk memulai operasi militer. Perkembangan situasi dan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait masih menjadi faktor penting untuk memastikan arah konflik selanjutnya.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp535,46 miliar belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dana tersebut berkaitan dengan 627.314 penerima yang belum melakukan aktivasi rekening bantuan.

Temuan itu tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026. BPK menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial melalui program PIP.

Salah satu penyebab utama dana bantuan belum dapat digunakan adalah rekening penerima yang belum diaktifkan. Akibatnya, dana yang telah dialokasikan untuk membantu kebutuhan pendidikan siswa belum bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kondisi ini menjadi perhatian karena PIP merupakan program bantuan pemerintah yang ditujukan kepada siswa dari keluarga kurang mampu dan rentan miskin. Program tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan sekaligus mencegah siswa putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

Selain persoalan aktivasi rekening, BPK menemukan kelebihan penyaluran bantuan kepada 19.331 penerima dengan nilai mencapai Rp12,37 miliar. Kondisi tersebut antara lain terjadi karena terdapat penerima yang juga memperoleh bantuan PIP dari Kementerian Agama.

BPK juga menemukan penerima yang telah diberi penanda larangan oleh pemerintah daerah karena menerima bantuan serupa. Temuan tersebut menunjukkan perlunya koordinasi dan pencocokan data antarlembaga agar penyaluran bantuan tidak mengalami tumpang tindih.

Persoalan lain ditemukan pada data identitas penerima. Sebanyak 86.337 penerima tercatat memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tidak sesuai, berstatus nonaktif, atau terindikasi terdaftar lebih dari satu kali. Nilai bantuan yang terkait dengan kelompok tersebut mencapai Rp80,75 miliar.

BPK turut menyoroti data kesejahteraan penerima bantuan. Sebanyak 5.301.672 penerima tercatat berada pada desil 6 hingga 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), atau tidak memiliki informasi desil. Nilai bantuan yang berpotensi mengalami kelebihan penyaluran pada kelompok ini mencapai sekitar Rp3,835 triliun.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengevaluasi petunjuk teknis pelaksanaan PIP. Perbaikan diperlukan, terutama dalam penentuan periode pengambilan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta penggunaan DTSEN sebagai sumber data untuk memverifikasi kelayakan penerima.

BPK juga merekomendasikan peninjauan kebijakan relaksasi aktivasi rekening. Langkah ini dinilai penting agar mekanisme aktivasi dapat mendukung penyaluran bantuan secara efektif dan memastikan dana dapat dimanfaatkan oleh siswa yang berhak.

Selain itu, perjanjian kerja sama dengan bank penyalur perlu dievaluasi. BPK meminta agar ketentuan mengenai sanksi atas kelalaian bank diperjelas, termasuk pengaturan batas waktu pelaporan akhir untuk memastikan jumlah dana yang berhasil disalurkan dan dana yang harus dikembalikan ke kas negara.

Program Indonesia Pintar sendiri merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan sekolah dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Temuan BPK ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program bantuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disediakan, tetapi juga oleh ketepatan data, kelancaran administrasi, dan kemampuan penerima untuk menggunakan dana bantuan.

Pemerintah diharapkan menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui pembenahan sistem pendataan, peningkatan pengawasan, serta koordinasi dengan sekolah dan bank penyalur. Dengan demikian, bantuan PIP dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tengah mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada mahasiswa yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat 320 mahasiswa yang sudah meninggal dunia tetapi masih tercatat menerima bantuan KIP Kuliah. Total dana yang disalurkan kepada para penerima tersebut mencapai Rp2,70 miliar.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, mengatakan pihaknya akan menelaah temuan tersebut melalui unit terkait. Pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut sebelum menyampaikan penjelasan secara terperinci mengenai persoalan tersebut.

Khairul menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program bantuan pendidikan. Menurutnya, setiap persoalan dalam implementasi program perlu ditelaah agar perbaikan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Temuan penyaluran bantuan kepada mahasiswa yang telah meninggal dunia tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 yang diterbitkan BPK.

Dalam laporan tersebut, BPK menyoroti penyaluran bantuan KIP Kuliah kepada 320 penerima dengan nilai mencapai Rp2,70 miliar. Temuan ini menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditindaklanjuti dalam pengelolaan data dan penyaluran bantuan pendidikan.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan pimpinan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki sistem pendataan serta menindaklanjuti kelebihan pembayaran yang ditemukan dalam pemeriksaan, termasuk pemulihan dana sesuai ketentuan.

KIP Kuliah sendiri merupakan program bantuan pemerintah yang bertujuan membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bantuan ini mencakup pembiayaan pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

Karena menyasar mahasiswa yang membutuhkan dukungan ekonomi, ketepatan data penerima menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program tersebut. Data penerima perlu diperbarui secara berkala agar bantuan dapat disalurkan kepada mahasiswa yang masih memenuhi ketentuan.

Temuan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan ketepatan sasaran program bantuan pendidikan. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi serta memperbaiki mekanisme verifikasi status mahasiswa.

Pendalaman yang dilakukan Kemdiktisaintek diharapkan dapat mengungkap penyebab terjadinya penyaluran tersebut sekaligus menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan KIP Kuliah.

Dengan perbaikan pendataan dan pengawasan, penyaluran bantuan pendidikan diharapkan menjadi lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran sehingga hak mahasiswa yang memenuhi persyaratan tetap terlindungi.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA – Calon mahasiswa yang akan mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dapat mempertimbangkan program studi yang relatif kurang diminati, tetapi memiliki peluang karier di masa depan. Strategi ini dapat menjadi alternatif bagi peserta yang ingin memperluas pilihan saat mendaftar ke perguruan tinggi negeri.

Memilih jurusan kuliah tidak hanya perlu mempertimbangkan popularitas program studi, tetapi juga minat, kemampuan akademik, serta kebutuhan tenaga kerja. Sejumlah bidang yang belum banyak dilirik justru memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan.

Berikut tujuh jurusan yang dapat dipertimbangkan calon mahasiswa.

1. Ilmu Perpustakaan

Ilmu Perpustakaan mempelajari pengelolaan informasi, dokumentasi, pengarsipan, serta sistem penyimpanan dan pencarian data. Lulusannya dapat bekerja sebagai pustakawan, arsiparis, pengelola informasi, maupun tenaga dokumentasi di lembaga pemerintah, perusahaan, dan institusi pendidikan.

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang bagi lulusan untuk terlibat dalam pengelolaan basis data dan sistem informasi.

2. Arkeologi

Arkeologi mempelajari kehidupan manusia pada masa lalu melalui peninggalan sejarah, artefak, bangunan, dan situs purbakala. Jurusan ini cocok bagi mahasiswa yang tertarik pada sejarah, kebudayaan, serta penelitian.

Lulusannya dapat berkarier sebagai peneliti, tenaga pelestarian cagar budaya, kurator museum, maupun tenaga ahli di lembaga kebudayaan dan pariwisata.

3. Kehutanan

Jurusan Kehutanan mempelajari pengelolaan hutan, konservasi keanekaragaman hayati, rehabilitasi lahan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Prospek kerjanya mencakup sektor konservasi, perusahaan kehutanan, lembaga lingkungan, penelitian, dan instansi pemerintah. Meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan turut membuat keahlian di bidang ini dibutuhkan.

4. Astronomi

Astronomi mempelajari benda-benda langit, seperti bintang, planet, galaksi, serta berbagai fenomena di alam semesta. Bidang ini membutuhkan kemampuan matematika, fisika, analisis data, dan pemahaman teknologi.

Lulusan dapat mengembangkan karier di bidang penelitian, pendidikan, pengolahan data, maupun sektor teknologi yang membutuhkan kemampuan analitis dan komputasi.

5. Filsafat

Filsafat mengajarkan pemikiran kritis, penalaran logis, analisis argumentasi, serta kajian mengenai etika dan pengetahuan. Kemampuan tersebut dapat diterapkan di berbagai bidang pekerjaan.

Lulusan berpeluang bekerja di bidang penulisan, penelitian, pendidikan, komunikasi, serta analisis kebijakan. Namun, peluang karier akan bergantung pada keterampilan tambahan dan pengalaman yang dimiliki.

6. Sastra Jawa

Sastra Jawa mempelajari bahasa, karya sastra, sejarah, dan kebudayaan Jawa. Jurusan ini berperan dalam menjaga keberlanjutan bahasa daerah sekaligus mendokumentasikan warisan budaya.

Lulusannya dapat bekerja sebagai pendidik, peneliti budaya, penulis, penerjemah, maupun tenaga di bidang penerbitan, pariwisata budaya, dan pelestarian tradisi.

7. Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Teknik K3 berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja, identifikasi bahaya, pengendalian risiko, serta penerapan standar keselamatan di lingkungan kerja.

Lulusan dapat berkarier sebagai staf atau ahli K3 sesuai kualifikasi, khususnya di sektor manufaktur, konstruksi, pertambangan, energi, dan industri lainnya. Kebutuhan terhadap keselamatan kerja menjadi salah satu faktor yang membuat bidang ini relevan bagi dunia industri.

Tips Memilih Jurusan untuk SNBT

Calon mahasiswa sebaiknya tidak memilih jurusan hanya karena jumlah peminatnya relatif sedikit. Perhatikan pula kurikulum, daya tampung, data peminat tahun sebelumnya, fasilitas kampus, serta persyaratan khusus program studi.

Data peminat dan daya tampung juga perlu diperiksa melalui sumber resmi SNPMB dan laman perguruan tinggi tujuan karena jumlah pendaftar dapat berubah setiap tahun.

Selain itu, prospek kerja bukan jaminan bahwa setiap lulusan akan langsung mendapatkan pekerjaan. Penguasaan keterampilan, pengalaman magang, kemampuan beradaptasi, dan kebutuhan industri turut menentukan peluang karier setelah lulus.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, calon mahasiswa dapat memilih jurusan secara lebih terencana dan menemukan bidang studi yang sesuai dengan minat sekaligus tujuan karier jangka panjang.

Sumber: Kompas.com