JAKARTA – Perum Bulog menyiapkan cadangan beras sebanyak 4,5 juta ton untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan musim paceklik yang berpotensi mengganggu produksi pangan nasional. Persediaan tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan beras sekaligus memastikan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat tetap berjalan hingga akhir 2026.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, stok beras Bulog mencapai 4,5 juta ton per Jumat (9/10/2026). Jumlah tersebut didukung oleh realisasi penyerapan beras yang telah mencapai sekitar 4,11 juta ton sepanjang tahun ini.

Menurut Rizal, penyerapan beras dalam jumlah besar dilakukan sebagai langkah antisipasi sejak dini terhadap potensi dampak El Nino dan musim paceklik. Dengan cadangan yang memadai, pemerintah memiliki persediaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila produksi beras mengalami tekanan.

Penyerapan Beras Lampaui Target

Realisasi pengadaan beras Bulog untuk penugasan pelayanan publik hingga 8 Oktober 2026 tercatat mencapai 4.115.014 ton setara beras. Angka tersebut setara dengan 102,88% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton pada tahun ini.

Capaian tersebut juga melampaui realisasi pengadaan beras Bulog sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 3,19 juta ton. Penyerapan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat cadangan pangan dalam menghadapi ketidakpastian kondisi iklim.

Bulog menilai persediaan yang besar diperlukan agar bantuan pangan tetap dapat disalurkan, terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penyaluran bantuan pangan pada 2026 direncanakan berlangsung selama delapan bulan, yakni Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember.

Pasokan Global Berpotensi Tertekan

Rizal juga mengingatkan bahwa mengandalkan impor beras belum tentu menjadi solusi mudah apabila terjadi kekurangan pasokan dalam negeri. Sejumlah negara produsen beras, termasuk India, Vietnam, dan Thailand, turut menghadapi risiko El Nino serta musim paceklik.

Situasi tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan beras di pasar internasional. Karena itu, penguatan stok domestik dinilai penting agar Indonesia memiliki cadangan yang cukup tanpa sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Selain menjaga cadangan, Bulog tetap menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Langkah ini ditujukan untuk membantu menjaga ketersediaan beras dan mengendalikan tekanan harga di pasaran.

Antisipasi Kebutuhan Akhir Tahun

Cadangan beras sebesar 4,5 juta ton menjadi salah satu modal pemerintah dalam menghadapi potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim. Namun, kecukupan stok tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan persediaan dan distribusi yang tepat agar beras dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan.

Pemerintah dan Bulog juga perlu memperhatikan perkembangan musim tanam, hasil panen, serta pergerakan harga beras di tingkat petani dan konsumen. Dengan demikian, cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir tahun dan memasuki 2027.

Sumber: CNN Indonesia,

JAKARTA – Perum Bulog mempercepat produksi dan penyaluran beras premium sebanyak 300 ribu ton hingga Desember 2026. Langkah ini dilakukan untuk merespons kenaikan harga beras di pasaran sekaligus menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat menjelang akhir tahun.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penugasan tersebut diberikan menyusul kenaikan harga beras, terutama untuk jenis premium. Bulog akan mengoptimalkan pengolahan beras komersial dengan melibatkan mitra di berbagai daerah agar pasokan dapat segera menjangkau pasar.

Hingga Jumat (9/10/2026), realisasi pengolahan beras komersial menjadi beras premium telah mencapai sekitar 71 ribu hingga 72 ribu ton. Bulog menargetkan jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai 300 ribu ton pada akhir tahun.

Beras premium produksi Bulog dipasarkan melalui sejumlah merek, antara lain Befood, Punakawan, dan Setra Ramos. Produk tersebut mulai tersedia di sejumlah ritel modern, khususnya di kota-kota besar. Bulog juga berupaya memperluas distribusi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Musim Panen Terbatas Picu Kenaikan Harga

Kenaikan harga beras tidak terlepas dari terbatasnya pasokan gabah pada periode September hingga Oktober yang bukan merupakan musim panen utama. Kondisi tersebut membuat ketersediaan bahan baku berkurang, sementara kebutuhan masyarakat terhadap beras tetap tinggi.

Selain itu, harga gabah di tingkat petani dilaporkan berada di atas Rp7.000 per kilogram, bahkan mencapai Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram di sejumlah tempat. Harga tersebut melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang menjadi acuan Bulog dalam menyerap gabah.

Tingginya harga bahan baku turut meningkatkan biaya pengolahan gabah menjadi beras. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam menjaga harga beras premium tetap terjangkau bagi konsumen.

Bulog Berharap Harga Kembali Stabil

Melalui penambahan pasokan 300 ribu ton beras premium, Bulog berharap tekanan harga di pasaran dapat dikurangi hingga akhir 2026. Peningkatan produksi dan distribusi diharapkan membantu memenuhi kebutuhan konsumen, baik melalui ritel modern maupun saluran distribusi pangan lainnya.

Meski demikian, efektivitas langkah tersebut akan bergantung pada kelancaran pengolahan, ketersediaan bahan baku, serta distribusi beras ke berbagai wilayah. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh pasokan beras yang cukup dengan harga yang lebih terkendali.

Upaya Bulog ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan, terutama ketika pasokan hasil panen terbatas dan harga gabah mengalami kenaikan.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkap potensi mikroalga sebagai bahan baku alternatif untuk menghasilkan bahan bakar pesawat. Indonesia dinilai memiliki sejumlah keunggulan untuk mengembangkan teknologi tersebut, mulai dari sinar matahari yang melimpah hingga ketersediaan lahan dan tenaga kerja.

Gagasan tersebut disampaikan Hashim dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada Rabu (7/10/2026). Menurutnya, mikroalga berpeluang dikembangkan menjadi sumber bahan bakar penerbangan sekaligus menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai ekonomi. 

Hashim menyebut bahan bakar dari mikroalga sebagai green fuel atau blue fuel. Ia juga mengingatkan bahwa bahan bakar tersebut belum tentu dapat langsung dikategorikan sebagai sustainable aviation fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Artinya, potensi pemanfaatannya masih perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan proses produksi dan kriteria keberlanjutan yang berlaku.

Indonesia Dinilai Punya Modal untuk Mengembangkan Mikroalga

Mikroalga merupakan organisme berukuran sangat kecil yang dapat tumbuh dengan memanfaatkan cahaya dan karbon dioksida. Dalam kondisi tertentu, mikroalga dapat menghasilkan senyawa yang bisa diolah menjadi bahan bakar maupun produk industri lainnya.

Hashim menjelaskan, salah satu faktor pendukung pengembangannya di Indonesia adalah ketersediaan sinar matahari sepanjang tahun. Cahaya matahari diperlukan dalam proses pertumbuhan mikroalga sehingga kondisi iklim tropis dinilai dapat menjadi keuntungan.

Selain itu, pengembangan mikroalga membutuhkan lahan untuk membangun kolam atau tambak produksi serta tenaga kerja untuk mengoperasikan fasilitasnya. Menurut Hashim, kedua unsur tersebut juga tersedia di Indonesia.

Faktor lain yang menjadi perhatian adalah karbon dioksida (CO₂). Hashim menyebut sejumlah ladang minyak dan gas di Indonesia memiliki kandungan CO₂ yang berpotensi dimanfaatkan dalam proses budidaya mikroalga. Gas tersebut dapat dialirkan ke kolam budidaya dengan dukungan cahaya matahari untuk membantu pertumbuhan organisme tersebut. 

Tak Hanya untuk Avtur, Bisa Menghasilkan Pakan dan Protein

Pengembangan mikroalga tidak hanya berpotensi menghasilkan bahan bakar pesawat. Hashim juga menyoroti peluang pemanfaatannya sebagai bahan baku pakan ternak dan sumber protein.

Ia mencontohkan spirulina dan chlorella, jenis mikroalga yang dikenal memiliki kandungan protein dan telah dimanfaatkan dalam sejumlah produk pangan maupun suplemen. Pengembangan komoditas tersebut dinilai berpeluang membantu memenuhi kebutuhan protein di dalam negeri.

Jika dikembangkan secara terpadu, produksi mikroalga dapat membuka peluang usaha di sektor energi, pangan, dan peternakan. Namun, pemanfaatan setiap jenis mikroalga tetap bergantung pada karakteristik organisme, metode pengolahan, standar keamanan, serta kebutuhan industri yang dituju.

Tantangan Menuju Bahan Bakar Penerbangan

Meski memiliki potensi, pengembangan bahan bakar pesawat berbasis mikroalga masih menghadapi sejumlah tantangan. Proses budidaya, pemanenan, pengolahan biomassa, dan konversi menjadi bahan bakar membutuhkan teknologi serta investasi yang memadai.

Selain itu, bahan bakar yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan penerbangan sebelum dapat digunakan secara komersial. Biaya produksi, ketersediaan bahan baku dalam skala besar, dan dampak lingkungan sepanjang proses produksi juga perlu diperhitungkan.

Karena itu, potensi mikroalga sebagai sumber bahan bakar pesawat belum dapat disamakan dengan produksi avtur komersial yang telah berjalan. Diperlukan penelitian, pengujian, dan pengembangan industri agar gagasan tersebut dapat diterapkan secara luas.

Jika pengembangannya berhasil, mikroalga berpeluang menjadi salah satu pilihan dalam diversifikasi energi nasional. Pemanfaatan sumber daya lokal tersebut juga dapat membuka peluang industri baru, sekaligus mendukung upaya Indonesia memperkuat ketahanan energi dan mengembangkan teknologi yang lebih rendah emisi.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA — Perum Bulog optimistis penyerapan beras dalam negeri dapat mencapai 130% dari target pemerintah hingga akhir 2026. Optimisme ini muncul setelah realisasi penyerapan beras perusahaan telah melampaui target tahunan, seiring upaya pemerintah memperkuat cadangan pangan nasional dan menjaga hasil panen petani tetap terserap.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa realisasi penyerapan beras telah mencapai lebih dari 4 juta ton atau sekitar 102% dari target pemerintah. Capaian tersebut tercatat sebelum tahun 2026 berakhir, sehingga Bulog memperkirakan angka penyerapan masih berpotensi meningkat hingga Desember mendatang. 

Rizal menyampaikan proyeksi tersebut dalam kegiatan di Jakarta pada Kamis (8/10/2026). Menurutnya, realisasi penyerapan yang sudah melampaui target menunjukkan bahwa pengadaan beras dari produksi dalam negeri masih berjalan dan berpotensi terus bertambah selama musim panen serta pengadaan berlangsung.

Harga Gabah Rp6.500 per Kilogram Jadi Penopang

Salah satu faktor yang mendukung penyerapan beras Bulog adalah kebijakan harga pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian harga bagi petani sekaligus mendorong hasil panen terserap oleh pemerintah.

Melalui kebijakan tersebut, Bulog menjalankan penugasan untuk membeli gabah petani sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian harga diharapkan membantu menjaga pendapatan petani, terutama ketika produksi meningkat dan pasokan gabah melimpah di sejumlah daerah.

Penyerapan dalam jumlah besar juga berperan dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Cadangan tersebut dibutuhkan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk bantuan pangan dan stabilisasi pasokan serta harga beras di pasar.

Cadangan Beras untuk Menghadapi Risiko Pasokan

Peningkatan stok menjadi perhatian Bulog menjelang akhir tahun. Perusahaan perlu memastikan cadangan beras cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran kepada masyarakat, terutama jika terjadi gangguan produksi atau distribusi.

Salah satu tantangan yang diantisipasi adalah kemungkinan dampak El Nino dan musim paceklik terhadap produksi pangan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan beras, baik di dalam negeri maupun di negara-negara produsen lain.

Dengan memperkuat cadangan sejak masa panen, Bulog berharap kebutuhan pangan masyarakat tetap dapat dipenuhi ketika pasokan baru berkurang. Langkah ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada pembelian dari luar negeri apabila pasokan internasional mengalami tekanan.

Tantangan Pengelolaan Stok dan Distribusi

Meski penyerapan beras yang melampaui target menjadi perkembangan penting bagi pengadaan pangan, peningkatan stok juga menuntut kesiapan fasilitas penyimpanan dan distribusi. Bulog perlu memastikan kualitas beras tetap terjaga selama penyimpanan serta menyalurkannya sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain pengadaan, penyaluran melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan cadangan. Penyerapan yang tinggi perlu diimbangi distribusi yang efektif agar stok dapat dimanfaatkan untuk mendukung stabilitas pangan.

Keberhasilan mencapai proyeksi 130% pada akhir tahun nantinya akan bergantung pada realisasi pengadaan dalam beberapa bulan mendatang. Perkembangan produksi, pelaksanaan pembelian gabah, kapasitas gudang, serta kelancaran distribusi akan menjadi faktor penentu.

Dengan target penyerapan yang terus meningkat, Bulog diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen. Penguatan cadangan beras menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga akhir 2026.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan Indonesia tengah memasuki periode bulan kritis pasokan pangan yang berlangsung pada September hingga Desember 2026. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi memengaruhi produksi jagung, terutama untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Amran meminta Perum Bulog menjaga stok jagung pakan sebanyak 250 ribu ton selama periode kritis. Langkah ini ditujukan untuk memastikan pasokan bagi peternak, khususnya peternak ayam petelur, tetap tersedia ketika produksi dan distribusi mengalami tekanan. 

Amran menyampaikan arahan tersebut di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (9/10/2026). Ia menekankan pentingnya ketersediaan cadangan jagung di gudang Bulog agar kebutuhan peternak dapat dipenuhi selama September, Oktober, November, dan Desember.

Ketersediaan jagung pakan menjadi faktor penting bagi keberlangsungan usaha peternakan. Jika pasokan terganggu, peternak berpotensi menghadapi kesulitan memperoleh bahan baku pakan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi biaya produksi dan keberlanjutan usaha.

Pemerintah Siapkan Benih Jagung Gratis

Selain meminta Bulog menjaga cadangan jagung, Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan benih jagung gratis untuk lahan seluas 20 ribu hektare. Lahan tersebut akan dikelola oleh petani binaan koperasi peternak sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi jagung dalam negeri.

Program ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara petani jagung dan peternak sebagai pengguna hasil produksi. Dengan meningkatkan produksi di tingkat petani, pemerintah berupaya memperluas sumber pasokan sekaligus mengurangi risiko kekurangan jagung pakan.

Pemerintah juga menugaskan Bulog menjadi penyerap atau off-taker hasil panen dari lahan binaan tersebut apabila terjadi kelebihan pasokan. Skema ini diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sehingga mereka memiliki jaminan penyerapan ketika hasil panen melimpah.

Kepastian pembelian menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong petani meningkatkan produksi. Tanpa jaminan pasar, petani dapat menghadapi risiko kesulitan menjual hasil panen ketika pasokan di pasar meningkat.

Bantuan Traktor untuk Meningkatkan Produksi

Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pertanian juga menyiapkan bantuan alat dan mesin pertanian. Pada tahap awal, pemerintah merencanakan pemberian 20 unit traktor, dengan kemungkinan penambahan menjadi 40 unit sesuai kebutuhan di lapangan.

Bantuan alat pertanian diharapkan dapat membantu petani mengolah lahan dengan lebih efisien dan meningkatkan produktivitas. Dukungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas produksi jagung agar kebutuhan industri pakan ternak dapat dipenuhi secara lebih berkelanjutan.

Sinergi antara penyediaan benih, bantuan alat pertanian, jaminan penyerapan hasil panen, dan pengamanan stok Bulog diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan jagung. Dengan demikian, petani memperoleh kepastian pasar, sementara peternak mendapatkan dukungan ketersediaan bahan baku pakan.

Menjaga Pasokan dan Stabilitas Harga

Pengamanan stok jagung selama periode September hingga Desember menjadi langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi tekanan produksi. Pada periode tersebut, pengelolaan cadangan dan kelancaran distribusi menjadi penting agar kebutuhan peternak tidak terganggu.

Meski demikian, efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada realisasi pengadaan stok, kelancaran distribusi ke wilayah yang membutuhkan, serta keberhasilan program peningkatan produksi di tingkat petani.

Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menjaga ketersediaan jagung pakan sekaligus memberikan kepastian bagi petani dan peternak. Jika berjalan sesuai rencana, kebijakan ini diharapkan membantu memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi risiko gangguan pasokan selama bulan-bulan kritis.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA — Perum Bulog berencana membangun 100 gudang baru untuk memperkuat kapasitas penyimpanan cadangan pangan pemerintah. Langkah ini dilakukan setelah stok beras nasional meningkat sehingga kapasitas gudang yang tersedia tidak lagi mencukupi dan perusahaan harus menyewa gudang tambahan.

Peningkatan kebutuhan penyimpanan tersebut berkaitan dengan besarnya penyerapan beras dari petani sepanjang 2026. Pemerintah berupaya memastikan hasil panen dapat diserap secara optimal sekaligus menjaga ketersediaan cadangan beras untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan. 

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, kapasitas gudang yang dimiliki Bulog belum mampu menampung seluruh stok yang dikelola. Karena itu, perusahaan menambah kapasitas melalui penyewaan gudang sambil mempersiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan baru.

Secara nasional, stok beras Bulog dilaporkan mencapai sekitar 5,3 juta ton. Sementara itu, kapasitas gudang yang dimiliki perusahaan hampir 4 juta ton, sehingga diperlukan tambahan ruang penyimpanan untuk menampung kelebihan stok.

Bulog Siapkan 100 Gudang Baru

Pembangunan 100 gudang baru diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Bulog terhadap fasilitas sewaan. Infrastruktur tersebut juga dirancang untuk memperkuat sistem penyimpanan dan pengelolaan hasil pertanian di berbagai daerah.

Rencana pembangunan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pascapanen nasional. Fasilitas yang disiapkan tidak hanya berupa gudang pangan, tetapi juga dapat mencakup pengering gabah (dryer), unit penggilingan padi (Rice Milling Unit), silo gabah dan jagung, serta fasilitas pengolahan beras modern.

Pembangunan fasilitas di wilayah sentra produksi diharapkan dapat membantu mempercepat penyerapan hasil panen, menjaga kualitas komoditas, dan mengurangi kehilangan hasil pertanian selama proses penyimpanan. Dengan fasilitas yang lebih memadai, distribusi pangan juga diharapkan menjadi lebih efisien. 

Stok Beras Meningkat, Gudang Sewa Dibutuhkan

Kebutuhan gudang tambahan tidak terlepas dari peningkatan penyerapan beras oleh Bulog. Perusahaan menjalankan penugasan pemerintah untuk membeli hasil panen petani dan memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Ketika penyerapan meningkat, ketersediaan fasilitas penyimpanan menjadi faktor penting agar beras dapat dikelola dengan baik sebelum didistribusikan. Gudang yang memadai diperlukan untuk menjaga kualitas stok sekaligus mendukung penyaluran beras sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah juga menilai penguatan infrastruktur pascapanen dapat membantu mengatasi tantangan distribusi pangan antarwilayah. Daerah sentra produksi membutuhkan fasilitas penyimpanan yang memadai agar hasil panen tidak menumpuk tanpa penanganan yang tepat.

Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

Rencana pembangunan gudang baru menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, Bulog diharapkan dapat mengelola cadangan beras secara lebih efisien dan mengurangi biaya sewa gudang dalam jangka panjang.

Meski demikian, keberhasilan program tersebut akan bergantung pada pelaksanaan pembangunan, pemilihan lokasi, kesiapan fasilitas, serta pengelolaan stok setelah gudang beroperasi. Infrastruktur yang dibangun perlu ditempatkan secara strategis agar dapat mendukung penyerapan hasil panen dan distribusi pangan secara merata.

Pembangunan 100 gudang tersebut diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat sistem logistik pangan Indonesia. Dengan penyimpanan yang lebih memadai, pemerintah dan Bulog dapat meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan produksi, kebutuhan distribusi, serta dinamika pasokan beras nasional.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA — Kenaikan harga bahan pangan membuat masyarakat perlu lebih cermat mengatur pengeluaran rumah tangga. Kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, daging, dan sayuran menjadi pos belanja penting yang sulit dihindari. Jika tidak direncanakan dengan baik, kenaikan harga sejumlah komoditas dapat membuat anggaran bulanan membengkak.

Di tengah kondisi tersebut, perencana keuangan menyarankan masyarakat untuk mengevaluasi kebiasaan belanja dan menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan utama. Penghematan bukan berarti mengurangi kualitas makanan secara berlebihan, melainkan memastikan uang yang tersedia digunakan secara efektif. 

Susun Daftar Belanja Sebelum ke Pasar

Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membuat daftar kebutuhan sebelum berbelanja. Masyarakat perlu menentukan bahan pangan yang benar-benar dibutuhkan untuk beberapa hari atau satu minggu ke depan.

Dengan daftar tersebut, pembelian barang yang tidak direncanakan dapat dikurangi. Kebiasaan membeli bahan makanan secara spontan, terutama karena tergiur promosi, berisiko membuat pengeluaran melebihi anggaran.

Masyarakat juga disarankan menyusun menu harian terlebih dahulu. Cara ini membantu menentukan jumlah bahan yang diperlukan sehingga makanan tidak terbuang dan kebutuhan belanja lebih mudah dikendalikan.

Bandingkan Harga dan Pilih Alternatif

Saat harga suatu bahan pangan meningkat, konsumen dapat membandingkan harga di beberapa tempat sebelum memutuskan membeli. Pasar tradisional, toko kebutuhan sehari-hari, dan program penjualan pangan murah bisa menjadi alternatif, bergantung pada harga serta biaya transportasi.

Selain membandingkan harga, perhatikan pula ukuran kemasan dan jumlah produk. Barang yang terlihat lebih murah belum tentu lebih hemat jika isinya lebih sedikit atau kualitasnya tidak sesuai kebutuhan.

Jika harga suatu komoditas sedang tinggi, masyarakat dapat mempertimbangkan bahan pengganti dengan nilai gizi yang sebanding. Misalnya, menyesuaikan pilihan sumber protein berdasarkan harga telur, ikan, tahu, atau tempe yang tersedia di pasar.

Atur Anggaran dan Kurangi Pemborosan

Pengeluaran pangan sebaiknya memiliki batas anggaran tersendiri. Masyarakat dapat memisahkan dana belanja mingguan dari kebutuhan lain, kemudian mencatat setiap transaksi untuk mengetahui apakah pengeluaran masih sesuai rencana.

Pencatatan sederhana juga membantu menemukan pengeluaran yang bisa dikurangi. Apabila biaya belanja meningkat, evaluasi dapat dilakukan terhadap frekuensi membeli makanan siap saji, kebiasaan membeli camilan, atau bahan makanan yang sering tersisa.

Penyimpanan bahan pangan juga perlu diperhatikan. Bahan yang lebih mudah rusak sebaiknya digunakan lebih dahulu, sedangkan bahan yang dapat disimpan lebih lama bisa dibeli sesuai kebutuhan dan kapasitas penyimpanan. Dengan begitu, penghematan tidak hanya berasal dari harga pembelian, tetapi juga dari berkurangnya makanan yang terbuang.

Manfaatkan Informasi Harga Pangan

Masyarakat juga dapat memantau informasi harga bahan pokok sebelum berbelanja. Untuk warga Jawa Timur, informasi perkembangan harga sejumlah komoditas dapat dilihat melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) yang dikelola pemerintah daerah. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memilih tempat dan waktu belanja. 

Pemerintah juga memiliki program stabilisasi pangan, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah (GPM), yang bertujuan membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan. Masyarakat dapat mencari informasi pelaksanaan program tersebut di daerah masing-masing melalui kanal resmi pemerintah. 

Pada akhirnya, mengatur belanja di tengah kenaikan harga pangan membutuhkan perencanaan, kedisiplinan, dan kemampuan menentukan prioritas. Dengan membuat daftar kebutuhan, membandingkan harga, menyusun menu, serta menghindari pemborosan, pengeluaran rumah tangga diharapkan tetap terkendali tanpa mengabaikan kebutuhan gizi keluarga.

Sumber: CNN Indonesia

BAUBAU — Seorang jurnalis televisi, Jamil, diduga mengalami intimidasi dan penganiayaan setelah merekam aktivitas sejumlah anggota polisi yang diduga sedang mengonsumsi minuman keras di kantor Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Baubau, Sulawesi Tenggara. Kasus yang terjadi pada Rabu malam (7/10/2026) itu kini tengah diselidiki oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tenggara. 

Peristiwa tersebut bermula ketika Jamil, jurnalis tvOne, mendatangi kantor Satresnarkoba Polres Baubau untuk meminta konfirmasi mengenai penanganan kasus narkoba. Sebelumnya, ia mengaku telah menghubungi kepala satuan terkait melalui pesan singkat, tetapi tidak mendapatkan respons.

Saat berada di kantor tersebut, Jamil mengaku melihat sejumlah anggota polisi bersama dua perempuan dan sebuah botol yang diduga berisi minuman keras di atas meja. Ia kemudian menegur salah satu perempuan yang disebut sedang menuangkan minuman ke dalam gelas. Teguran itu berujung perdebatan.

Jamil lalu merekam situasi tersebut menggunakan telepon selulernya. Namun, seorang anggota polisi berinisial BLK diduga meminta Jamil menghapus rekaman itu. Situasi kemudian memanas hingga Jamil mengaku didorong dan terjatuh, sehingga mengalami luka lecet pada lutut kirinya.

Jamil juga mengaku telepon selulernya sempat diambil secara paksa dan dirinya ditarik ke sebuah ruangan. Ia berusaha meminta pertolongan dengan memukul kaca jendela agar rekannya yang berada di luar mengetahui kejadian tersebut. Setelah situasi mereda, Jamil menemukan kembali telepon selulernya, tetapi rekaman video yang dibuatnya diduga telah terhapus. 

Propam Polda Sultra Turun Tangan

Kabid Propam Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Erick Budi Santoso, mengatakan tim Pengamanan Internal (Paminal) telah turun langsung ke Polres Baubau sejak Jumat (9/10/2026). Tim tersebut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti untuk mendalami dugaan intimidasi serta penganiayaan tersebut.

Polda Sulawesi Tenggara juga menyatakan barang bukti digital yang diduga terhapus dapat ditelusuri melalui proses pemulihan data atau recovery. Langkah ini diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap kronologi kejadian dan menguji keterangan para pihak.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Iis Krstianto, menyampaikan bahwa penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Pihak kepolisian juga menyatakan akan memperhatikan keamanan Jamil dan keluarganya selama proses penyelidikan berlangsung. 

Organisasi Jurnalis Mengecam Dugaan Kekerasan

Kasus tersebut menuai kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari. Organisasi tersebut menilai dugaan intimidasi, kekerasan fisik, pengambilan paksa alat kerja, serta permintaan untuk menghapus rekaman merupakan persoalan serius yang menyangkut keselamatan jurnalis dan kebebasan pers.

AJI menegaskan bahwa jurnalis harus dapat menjalankan tugas peliputan tanpa ancaman atau kekerasan. Organisasi profesi itu juga mendorong agar perkara ditangani secara menyeluruh dan pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai ketentuan hukum.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kerja jurnalistik, termasuk ketika wartawan melakukan konfirmasi kepada aparat penegak hukum. Penanganan perkara secara transparan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kronologi kejadian dan tanggung jawab pihak yang terlibat.

Hingga penyelidikan selesai, dugaan penganiayaan dan intimidasi tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, barang bukti, serta proses hukum yang berlaku.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai jutaan rupiah yang diduga berasal dari praktik pungutan liar (pungli) dalam penanganan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon. Penyitaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan perkara yang menyeret sejumlah pihak terkait di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Uang tersebut diduga berkaitan dengan pungutan yang terjadi saat pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. KPK kini mendalami asal-usul uang serta pihak-pihak yang diduga terlibat untuk memastikan apakah terdapat hubungan dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Kasus ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengurusan dokumen pertanahan. Pengurusan hak atas tanah dan bangunan semestinya berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum, tanpa adanya pungutan di luar biaya resmi.

KPK Dalami Dugaan Pungutan Liar

Penyitaan uang dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik mengumpulkan barang bukti. KPK perlu menelusuri siapa yang memberikan dan menerima uang tersebut, termasuk tujuan pemberiannya serta kaitannya dengan proses pemeriksaan saksi.

Dalam penanganan perkara korupsi, barang bukti berupa uang dapat membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa dan menguji keterangan para pihak. Meski demikian, status uang yang disita sebagai barang bukti belum dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang. Penyidik tetap perlu mengumpulkan bukti dan mengonfirmasi keterlibatan masing-masing pihak.

KPK juga masih mendalami kemungkinan adanya praktik pungli yang memanfaatkan proses pemeriksaan atau pengurusan perkara. Hasil pendalaman tersebut diharapkan dapat menjelaskan pola pungutan, aliran dana, dan pihak yang bertanggung jawab.

Delapan Tersangka dalam Perkara

Dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka menjadi bagian dari proses hukum yang terus berjalan untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan dokumen pertanahan.

Penyidik masih perlu mengembangkan bukti untuk mengungkap peran masing-masing tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. KPK juga harus memastikan hubungan antara dugaan pungli yang ditemukan dan perkara suap yang menjadi dasar penyidikan.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelayanan pertanahan. Praktik pungutan di luar ketentuan tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

KPK diharapkan dapat mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran uang dan memastikan proses pengurusan HGB berjalan sesuai aturan. Perkembangan penyidikan selanjutnya akan menentukan bagaimana dugaan pungli dan suap tersebut dibuktikan melalui proses hukum.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA — Dua kelurahan di Jakarta Selatan, yakni Kebon Baru dan Cilandak Barat, menampilkan program unggulan masing-masing dalam rangkaian penilaian final Benyamin S Award (BSA) 2026. Kebon Baru mengandalkan pengelolaan sampah organik melalui sistem teba dan bank sampah, sedangkan Cilandak Barat mempromosikan potensi wisata Museum Basoeki Abdullah.

Kedua kelurahan menggelar festival pada Jumat (9/10) untuk memperlihatkan berbagai inovasi dan kegiatan masyarakat kepada tim penilai. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menunjukkan program yang dinilai mampu menciptakan lingkungan bersih, indah, nyaman, dan sejahtera.

Kebon Baru Unggulkan Pengelolaan Sampah

Kelurahan Kebon Baru menggelar Festival Juara Kebon Baru. Dalam kegiatan tersebut, tim penilai diajak melihat berbagai program lingkungan, termasuk bank sampah dan sembilan teba yang dimanfaatkan untuk mengelola sampah organik rumah tangga.

Teba merupakan metode pengelolaan sampah organik dengan memanfaatkan lubang di pekarangan rumah. Sistem ini diharapkan dapat membantu mengurangi sampah rumah tangga yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Selain program lingkungan, festival juga melibatkan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai kegiatan turut digelar, mulai dari pertunjukan tari tradisional, lomba mewarnai anak-anak, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Melalui kegiatan tersebut, Kebon Baru berupaya menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal.

Cilandak Barat Promosikan Museum Basoeki Abdullah

Berbeda dengan Kebon Baru, Kelurahan Cilandak Barat menonjolkan sektor wisata dengan memperkenalkan Museum Basoeki Abdullah sebagai salah satu daya tarik wilayahnya.

Tim penilai diajak mengunjungi museum untuk melihat potensi wisata seni dan budaya yang dapat dikembangkan. Festival yang digelar di kawasan tersebut juga menghadirkan berbagai pertunjukan, seperti tari tradisional, peragaan busana, musik, dan lenong Betawi.

Pelaku UMKM turut berpartisipasi dengan membuka stan produk lokal. Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat daya tarik kegiatan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.

Sepuluh Kelurahan Bersaing dalam BSA 2026

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menjelaskan, proses seleksi dilakukan terhadap sejumlah kelurahan sebelum ditetapkan menjadi finalis. Penilaian mempertimbangkan kemampuan wilayah dalam membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan serta menjalankan program strategis pemerintah daerah.

Menurut Syafrin, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Program pengelolaan sampah, pemberdayaan warga, dan penguatan UMKM termasuk bidang yang mendapat perhatian.

Selain Kebon Baru dan Cilandak Barat, delapan finalis lainnya berasal dari berbagai wilayah di Jakarta, yakni Pulau Panggang, Kelapa Gading Timur, Malaka Sari, Utan Kayu Selatan, Srengseng, Sukabumi Utara, Taman Sari, dan Kebon Sirih.

Rangkaian penilaian dijadwalkan berlanjut melalui festival para finalis pada 11 Oktober, presentasi program oleh para lurah pada 15 Oktober, serta acara puncak Benyamin S Award pada 30 Oktober 2026.

Penghargaan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bertujuan mengapresiasi pemimpin wilayah yang mampu menghadirkan perubahan nyata dan berkelanjutan. Melalui ajang tersebut, berbagai inovasi di tingkat kelurahan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Jakarta.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA — Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di DPR RI. Usulan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Pembahasan tersebut memunculkan beragam respons dari partai politik di parlemen. Sejumlah anggota DPR menilai putusan MK perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan konstitusional, sementara pihak lain berpandangan bahwa persoalan tersebut dapat ditangani tanpa membentuk pansus khusus. 

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eka Widodo, menjadi salah satu pihak yang mengusulkan pembentukan pansus. Menurutnya, pertimbangan hukum dalam putusan MK perlu didalami untuk memperoleh kejelasan mengenai pemenuhan persyaratan administrasi calon wakil presiden.

Usulan itu berkaitan dengan putusan MK dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan tingkat sekolah menengah atas atau sederajat.

Meski demikian, MK tidak membatalkan jabatan Gibran. Mahkamah menjelaskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat berujung pada pembatalan jabatan setelah proses pemilihan dan pelantikan berlangsung. Persoalan mengenai pemenuhan syarat jabatan selanjutnya menjadi ranah lembaga lain sesuai kewenangan konstitusionalnya. <Cite refs={["turn288097news8","turn288097search5"]}/>

Fraksi DPR Masih Berbeda Pandangan

Wacana pembentukan pansus belum mendapat kesepakatan menyeluruh di DPR. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyebut komunikasi antarfraksi mulai berjalan untuk membahas kemungkinan tindak lanjut putusan MK.

Menurut Mardani, terdapat sejumlah mekanisme yang dapat dipertimbangkan, termasuk pembentukan pansus maupun penggunaan hak angket. Namun, ia menyatakan PKS belum membahas usulan tersebut secara resmi dan dirinya belum memperoleh perkembangan lebih lanjut mengenai komunikasi antarfraksi.

Sementara itu, Fraksi PKB mendorong agar persoalan tersebut dikaji lebih lanjut melalui pansus. Di sisi lain, Partai Golkar berpandangan bahwa DPR dapat meminta penjelasan dari penyelenggara pemilu tanpa harus membentuk pansus. Perbedaan sikap tersebut menunjukkan bahwa mekanisme tindak lanjut masih dalam tahap pembahasan politik. <Cite refs={["turn288097search4","turn288097search6"]}/>

Apa Tujuan Pembentukan Pansus?

Pansus merupakan salah satu instrumen DPR untuk membahas persoalan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam polemik ini, pansus diusulkan untuk mendalami proses pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran, termasuk dokumen yang digunakan dalam pencalonan dan proses penyetaraannya.

Namun, pembentukan pansus tidak otomatis berarti DPR telah menyimpulkan adanya pelanggaran. Usulan tersebut masih perlu dibahas melalui mekanisme internal parlemen, sedangkan setiap kesimpulan harus didasarkan pada dokumen, keterangan pihak terkait, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan ini juga perlu dibedakan dari proses pemakzulan. Pansus untuk mendalami suatu masalah tidak dengan sendirinya memberhentikan pejabat negara. Pemberhentian presiden atau wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, arah pembahasan di DPR masih bergantung pada kesepakatan fraksi-fraksi dan mekanisme yang akhirnya dipilih. Publik kini menantikan apakah wacana pembentukan pansus akan berlanjut menjadi langkah resmi atau DPR akan menggunakan cara lain untuk meminta penjelasan mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA — Asal-usul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa ketentuan tersebut mengakomodasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Sejumlah pihak kini mempertanyakan proses penyusunan pasal yang mengatur pengecualian dokumen kelulusan sekolah menengah bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. 

Pasal tersebut dijuluki pasal “Gibran banget” oleh kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto. Sebutan itu berkaitan dengan ketentuan yang memungkinkan bakal calon presiden atau wakil presiden tidak menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah dari luar negeri apabila telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, yang menjabat Ketua Komisi II ketika PKPU tersebut dibahas pada 2023, mengaku tengah menelusuri asal-usul pasal itu. Ia menyatakan ketentuan tersebut tidak pernah dibahas dalam dua kali pembahasan bersama KPU pada September dan Oktober 2023, berdasarkan ingatannya. Doli pun berencana memeriksa kembali dokumen pembahasan dan meminta klarifikasi dari pihak terkait. <Cite refs={["turn881604search1","turn881604search2"]}/>

Di sisi lain, mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari memberikan penjelasan bahwa ketentuan tersebut berasal dari masukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Masukan itu disebut berkaitan dengan pengalaman dalam pemilihan legislatif, ketika sejumlah calon mengajukan dokumen penyetaraan pendidikan karena bersekolah di luar negeri. Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menelusuri proses pembentukan aturan yang kini dipersoalkan. 

Isi Pasal yang Dipersoalkan

Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur persyaratan dokumen kelulusan pendidikan menengah bagi bakal calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, ayat (3) memuat pengecualian bagi calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah mempunyai bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan tersebut menjadi perhatian dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran. Hakim MK mempertanyakan proses munculnya norma tersebut, termasuk apakah ketentuan itu dirancang untuk berlaku secara umum atau berkaitan dengan tahapan Pilpres 2024.

Polemik semakin mengemuka setelah persoalan dokumen pendidikan Gibran dibahas dalam persidangan. Pihak pemohon mempertanyakan pemenuhan persyaratan pendidikan, sedangkan proses penerbitan aturan KPU menjadi salah satu hal yang diminta untuk dijelaskan. Dugaan bahwa pasal itu sengaja dibuat untuk memuluskan pencalonan Gibran masih merupakan tuduhan yang perlu diuji berdasarkan dokumen dan keterangan resmi, bukan kesimpulan yang telah terbukti.

Doli menilai penelusuran diperlukan agar proses pembentukan PKPU dapat dijelaskan secara transparan. Pemeriksaan dokumen rancangan, catatan rapat, serta tahapan harmonisasi dinilai penting untuk mengetahui kapan ketentuan tersebut dimasukkan dan siapa saja yang terlibat dalam prosesnya.

Hingga persoalan ini terang, asal-usul Pasal 18 ayat (3) tetap menjadi pertanyaan utama. Klarifikasi dari KPU, DPR, dan pihak lain yang terlibat dalam penyusunan aturan diharapkan dapat menjelaskan kronologi pembentukannya serta memastikan apakah seluruh prosedur yang dipersyaratkan telah dijalankan.

Sumber: CNN Indonesia