WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping untuk membahas sejumlah persoalan internasional, termasuk upaya mengakhiri perang dengan Iran. Pertemuan tersebut diperkirakan berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, China, pada 18–19 November 2026.

Rencana tersebut disampaikan Trump kepada awak media di Florida pada Minggu (8/11). Ia menyebut kemungkinan akan bertemu langsung dengan Putin dan Xi untuk membicarakan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian dunia.

Trump mengatakan pembahasan tidak hanya berfokus pada konflik Iran, tetapi juga mencakup persoalan regional dan global, termasuk denuklirisasi atau upaya pengurangan hingga penghapusan senjata nuklir.

Dalam kesempatan tersebut, Trump juga mengklaim pemerintahannya sedang berupaya mengakhiri perang dengan Iran. Ia menyebut Amerika Serikat telah memulai Operasi Gerbang Besi atau Operation Iron Gate yang bertujuan mengganggu jalur pasokan darat menuju Iran. Selain itu, AS masih memberlakukan blokade laut untuk membatasi akses pasokan melalui jalur perairan.

Jika terlaksana, pertemuan tiga pemimpin negara tersebut akan menjadi pertemuan trilateral pertama antara Trump, Putin, dan Xi. Wacana pertemuan ini sebelumnya juga muncul setelah Putin mengusulkan pembicaraan bersama untuk membahas konflik Rusia dan Ukraina.

Meski demikian, pertemuan tersebut belum dipastikan terlaksana. China sebelumnya menyatakan komunikasi dengan pihak terkait masih berlangsung, sementara masing-masing negara memiliki kepentingan berbeda dalam isu keamanan dan geopolitik internasional.

Selain persoalan Iran, pembicaraan juga berpotensi menyinggung perang Rusia-Ukraina dan pengendalian senjata nuklir. Namun, belum ada kepastian mengenai agenda akhir maupun hasil yang dapat dicapai dari pertemuan tersebut.

Rencana diplomasi ini menjadi perhatian internasional karena melibatkan tiga negara dengan pengaruh besar terhadap politik dan keamanan global. Pertemuan tersebut diharapkan membuka ruang komunikasi, meskipun penyelesaian konflik Iran masih bergantung pada perkembangan negosiasi dan kesepakatan para pihak yang terlibat.

Sumber : CNN Indonesia

TAIYUAN – Kebakaran hebat melanda sebuah gedung bertingkat di Kota Taiyuan, Provinsi Shanxi, China utara, pada Minggu (8/11/2026). Insiden tersebut menewaskan sedikitnya 14 orang dan menyebabkan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 16.59 waktu setempat di kawasan Distrik Yingze. Api dengan cepat membesar dan mengeluarkan asap hitam tebal yang terlihat dari sejumlah bagian gedung. Sejumlah warga yang berada di dalam bangunan sempat meminta pertolongan dari jendela saat api berkobar.

Berdasarkan laporan otoritas setempat, sebanyak 38 orang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Awalnya, lima orang dilaporkan meninggal dunia. Namun, jumlah korban tewas kemudian meningkat menjadi 14 orang pada Senin (9/11) pagi.

Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api. Setelah sekitar dua jam melakukan pemadaman, petugas berhasil mengatasi kebakaran pada Minggu malam. Operasi pencarian dan penyelamatan kemudian dinyatakan selesai sekitar pukul 20.30 waktu setempat.

Gedung yang terbakar merupakan bangunan bertingkat yang terhubung dengan kawasan hunian dan memiliki sejumlah fasilitas usaha. Kebakaran tersebut membuat warga di sekitar lokasi ikut melakukan evakuasi untuk menghindari dampak asap dan kemungkinan meluasnya api.

Hingga Senin, pihak berwenang China masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Belum ada keterangan resmi mengenai faktor yang memicu munculnya api maupun kemungkinan adanya pelanggaran standar keselamatan bangunan.

Peristiwa ini kembali menjadi perhatian terhadap aspek keselamatan kebakaran di gedung-gedung bertingkat di China. Pemerintah setempat diharapkan dapat mengusut penyebab kejadian serta mengevaluasi sistem keamanan bangunan guna mencegah insiden serupa terulang.

Sumber : CNN Indonesia

JAKARTA – Anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT KA Properti Manajemen (KAPM), dituntut membayar denda dan uang pengganti dengan total sekitar Rp2,6 miliar dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun anggaran 2022. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Dalam persidangan, jaksa menuntut PT KAPM membayar denda sebesar Rp200 juta. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,41 miliar sebagai keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut.

Namun, jumlah uang pengganti itu akan dikurangi dengan uang yang telah disita sebelumnya sebesar sekitar Rp1,56 miliar. Apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi, perusahaan dapat menghadapi sanksi tambahan berupa penutupan seluruh kegiatan usaha selama satu tahun.

Jaksa menilai PT KAPM terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perbuatan tersebut diduga dilakukan untuk mendapatkan paket pekerjaan pembangunan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera melalui pemberian uang kepada sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan.

Dalam dakwaan, PT KAPM disebut memberikan suap dengan total sekitar Rp1,36 miliar kepada lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pemberian tersebut diduga bertujuan agar perusahaan memperoleh proyek yang dimaksud.

Jaksa menyebut pemberian uang dilakukan melalui mantan Direktur Utama PT KAPM, Yoseph Ibrahim, bersama mantan Vice President perusahaan, Parjono. Sementara itu, pihak penerima suap di antaranya mantan pejabat Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta sejumlah anggota kelompok kerja pengadaan.

Dalam menyampaikan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah tindakan perusahaan dinilai tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi serta bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran. Adapun hal yang meringankan, perusahaan belum pernah dihukum pidana dan dinilai kooperatif selama persidangan.

Tuntutan tersebut belum menjadi putusan akhir pengadilan. PT KAPM masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut.

Sumber : CNN Indonesia

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) resmi meluncurkan Indonesia ESG Bond Index pada Jumat (6/11/2026). Indeks baru ini dihadirkan untuk memperluas pasar investasi hijau sekaligus menyediakan acuan bagi investor dalam memantau kinerja obligasi dan sukuk yang menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, mengatakan peluncuran indeks tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Kehadirannya diharapkan membantu investor, perusahaan asuransi, hingga pengelola dana pensiun dalam menganalisis dan menentukan pilihan investasi.

Indonesia ESG Bond Index mencakup 69 seri obligasi dan sukuk yang memenuhi kriteria pemeringkatan. Jumlah tersebut terdiri dari 37 seri obligasi reguler dan 32 seri premium, dengan kategori peringkat mulai dari AAA hingga BBB-.

Direktur Utama PHEI, M. Kadhafi Mukrom, menjelaskan indeks tersebut dapat menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja portofolio surat utang berbasis ESG. Selain itu, indeks ini membuka peluang pengembangan produk investasi baru yang mengacu pada pergerakan obligasi dan sukuk berkelanjutan.

Indeks tersebut terdiri dari dua jenis, yakni ID ESG Bond Total Return Index dan ID ESG Bond Clean Price Index. Keduanya dirancang untuk memberikan gambaran pergerakan imbal hasil serta harga obligasi dan sukuk kepada para pelaku pasar.

BEI mencatat, akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berwawasan lingkungan, sosial, dan keberlanjutan sejak 2018 hingga 2026 telah mencapai sekitar Rp89,46 triliun. Sementara itu, dana kelolaan produk ESG Fund tercatat sekitar Rp5,85 triliun hingga September 2026.

Peluncuran indeks ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi pasar sekaligus mendorong perusahaan memperoleh pendanaan untuk kegiatan usaha yang lebih berkelanjutan. Dengan semakin beragamnya instrumen investasi berbasis ESG, pasar modal Indonesia diharapkan mampu menarik lebih banyak investor dan mendukung peralihan menuju ekonomi rendah karbon.

Sumber : CNN Indonesia

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia mencapai US$146,8 miliar pada akhir Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat US$500 juta dibandingkan posisi akhir September 2026 yang tercatat sebesar US$146,3 miliar.

BI menjelaskan, kenaikan cadangan devisa terutama dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Peningkatan ini terjadi di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo dan upaya BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kebijakan stabilisasi rupiah dilakukan sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Kondisi tersebut membuat bank sentral perlu menjaga kestabilan nilai tukar sekaligus memastikan ketersediaan cadangan devisa tetap memadai.

Dengan posisi tersebut, cadangan devisa Indonesia mampu membiayai sekitar 5,3 bulan impor. Sementara jika turut memperhitungkan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jumlahnya setara dengan 5,2 bulan impor.

Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional yang umumnya berada di kisaran tiga bulan impor. BI menilai kondisi ini menunjukkan cadangan devisa masih cukup kuat untuk mendukung ketahanan sektor eksternal, menjaga stabilitas makroekonomi, serta memperkuat sistem keuangan nasional.

Ke depan, BI meyakini ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga berkat cadangan devisa yang memadai dan potensi aliran masuk modal asing. Arus modal tersebut dinilai dapat didukung oleh persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia serta imbal hasil investasi yang masih menarik.

BI juga menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Ketersediaan cadangan devisa diharapkan dapat menjadi salah satu penyangga dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber : CNN Indonesia

JAKARTA – Pemerintah memutuskan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi tenaga pendidik, tetapi juga diperluas untuk berbagai profesi di sektor pelayanan publik.

Keputusan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi pemerintah bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Kebijakan ini merupakan hasil pembahasan dan perhitungan lintas kementerian untuk memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN.

Prasetyo menjelaskan, pengangkatan tersebut mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan atau medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya. Sebelumnya, kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu lebih dahulu dibahas untuk tenaga pendidik, khususnya guru.

Pelaksanaan perubahan status akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Pemerintah akan menindaklanjuti keputusan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing bidang pekerjaan.

Selain perubahan status, pemerintah juga membuka kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Prasetyo menyebutkan, akan ada perlakuan khusus dalam persyaratan tertentu, termasuk batasan usia, bagi bidang pekerjaan yang dinilai membutuhkan kebijakan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan keputusan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada parlemen. DPR bersama pemerintah membahas persoalan status kepegawaian lintas profesi untuk mencari penyelesaian.

Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian status dan mendukung keberlanjutan pelayanan publik. Meski demikian, para PPPK paruh waktu masih perlu menunggu petunjuk teknis lebih lanjut mengenai mekanisme, tahapan, dan pelaksanaan pengangkatan di masing-masing instansi.

Sumber : CNN Indonesia

JAKARTA – Pemerintah berencana membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 pada November ini. Kabar tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo mengatakan, rekrutmen CPNS dilakukan untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), terutama menggantikan pegawai yang setiap tahun memasuki masa pensiun. Selain itu, pemerintah membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.

Menurut Prasetyo, pemerintah telah menyepakati pelaksanaan rekrutmen CPNS pada tahun ini. Proses seleksi nantinya akan dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang bertugas mengoordinasikan tahapan penerimaan.

Meski pendaftaran direncanakan berlangsung pada November, pemerintah belum merinci jadwal lengkap, jumlah formasi, maupun instansi yang akan membuka lowongan. Informasi teknis mengenai persyaratan dan tahapan seleksi akan diumumkan lebih lanjut oleh Kementerian PANRB.

Prasetyo mengimbau masyarakat yang berminat mengikuti seleksi agar mulai mempersiapkan diri. Calon pelamar diminta memantau pengumuman resmi pemerintah serta mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan.

Masyarakat juga perlu memastikan informasi penerimaan berasal dari kanal resmi pemerintah. Pendaftaran seleksi ASN secara nasional dilakukan melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Rencana pembukaan CPNS ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkarier sebagai aparatur negara. Namun, calon peserta tetap perlu menunggu pengumuman resmi terkait formasi, jadwal, dan ketentuan seleksi sebelum melakukan pendaftaran.

Sumber : CNN Indonesia

ASUNCIÓN – Presiden Paraguay Santiago Peña menghadapi proses pemakzulan setelah Kongres menolak pengunduran dirinya di tengah krisis perbankan yang mengguncang negara tersebut. Peña sebelumnya mengajukan pengunduran diri setelah muncul desakan dari masyarakat dan anggota parlemen agar dirinya bertanggung jawab atas runtuhnya lembaga keuangan digital Ueno Bank.

Krisis bermula ketika Bank Sentral Paraguay mengambil alih Ueno Bank setelah menemukan masalah serius pada kondisi keuangan dan tingkat solvabilitas bank tersebut. Penutupan operasional lembaga itu menyebabkan jutaan nasabah kesulitan mengakses rekening dan simpanan mereka, termasuk dana yang berkaitan dengan lembaga publik.

Situasi tersebut memicu gelombang protes dan tekanan politik terhadap Peña. Sejumlah anggota parlemen menuding pemerintahannya terlibat konflik kepentingan, penyalahgunaan dana pensiun, serta dugaan upaya menutupi persoalan yang berkaitan dengan Ueno Bank. Peña diketahui pernah memiliki saham di kelompok usaha yang mengendalikan bank tersebut hingga tahun 2025.

Di tengah proses pembahasan pemakzulan, Peña menyampaikan pengunduran dirinya. Namun, parlemen tidak menerima langkah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat justru menyetujui proses pemakzulan dengan dukungan 78 suara. Keputusan itu membuat kasusnya berlanjut ke Senat untuk menjalani tahapan persidangan politik.

Penolakan terhadap pengunduran diri tersebut membuat Peña tetap berstatus sebagai presiden selama proses pemakzulan berlangsung. Jika mengundurkan diri dan diterima, ia berpotensi memperoleh status sebagai senator seumur hidup yang disertai kekebalan hukum tertentu. Karena itu, sejumlah anggota parlemen memilih melanjutkan proses pemakzulan.

Peña menyatakan akan menghadapi proses tersebut dan menggunakan haknya untuk membela diri dengan menyampaikan argumen serta bukti. Sementara itu, Senat Paraguay mulai membahas perkara tersebut dan dijadwalkan melanjutkan tahapan persidangan pada Jumat (6/11).

Krisis politik ini menjadi salah satu ujian besar bagi pemerintahan Peña yang menjabat sejak Agustus 2023. Selain menentukan masa depan kepemimpinannya, proses pemakzulan juga menjadi sorotan karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik dan stabilitas sistem keuangan Paraguay.

Sumber : CNN Indonesia

WASHINGTON – Partai Demokrat berhasil menguasai dua kamar Kongres Amerika Serikat (AS), yakni Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah memenangi pemilu sela 2026. Kemenangan tersebut diperkirakan mengubah dinamika politik di Washington dan mempersempit ruang gerak Presiden Donald Trump, termasuk dalam mengambil keputusan terkait perang melawan Iran.

Penguasaan Kongres memberikan Demokrat kewenangan lebih besar untuk mengawasi kebijakan pemerintah, melakukan penyelidikan, serta menentukan pembahasan anggaran. Mereka berpeluang menggunakan kewenangan tersebut untuk menekan pemerintahan Trump agar membatasi atau mengakhiri keterlibatan militer AS dalam konflik Iran.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengajukan resolusi kewenangan perang atau membatasi pendanaan operasi militer. Demokrat juga bisa memanfaatkan pembahasan anggaran pemerintah yang dijadwalkan berakhir pada 11 Desember sebagai alat tawar untuk meminta perubahan kebijakan Trump.

Meski demikian, upaya menghentikan perang tidak akan mudah. Presiden AS masih memiliki kewenangan luas dalam menjalankan kebijakan luar negeri dan dapat menggunakan hak veto untuk menolak rancangan undang-undang yang tidak sejalan dengan kebijakannya. Untuk mengesampingkan veto tersebut, Kongres membutuhkan dukungan dua pertiga anggota di kedua kamar, jumlah yang belum dimiliki Demokrat.

Selain itu, Kongres baru yang dikuasai Demokrat baru akan mulai bekerja pada Januari 2027. Sebelum itu, para anggota masih dapat menggunakan masa sidang yang tersisa untuk memperjuangkan pembatasan pendanaan militer, termasuk melalui pembahasan anggaran pertahanan.

Sejumlah pengamat menilai kemenangan Demokrat akan membuat kebijakan perang Trump menghadapi pengawasan lebih ketat. Namun, perubahan komposisi Kongres tidak otomatis menghilangkan kewenangan presiden untuk mengambil keputusan militer. Trump masih memiliki ruang untuk menjalankan kebijakan luar negeri selama masa jabatannya.

Dengan demikian, kemenangan Demokrat berpotensi menjadi hambatan politik dan anggaran bagi kelanjutan perang Iran, tetapi belum tentu dapat menghentikan operasi militer secara langsung. Besarnya pengaruh Kongres akan bergantung pada kemampuan Demokrat memperoleh dukungan lintas partai dan menggunakan kewenangan anggaran secara efektif.

Sumber: CNN Indonesia

MELBOURNE – Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, menjadi perhatian publik setelah mengunggah pesan kemenangan menggunakan bahasa Sunda di media sosial. Unggahan tersebut menarik perhatian para pendukung Persib Bandung atau Bobotoh setelah timnya meraih kemenangan atas Melbourne Victory di Australia.

Persib Bandung berhasil menaklukkan Melbourne Victory dengan skor 2-1 dalam pertandingan AFC Champions League Two 2026/2027 di AAMI Park, Melbourne, Rabu (4/11/2026). Kemenangan tersebut menjadi catatan bersejarah karena Persib merupakan klub Indonesia pertama yang berhasil menang di kandang lawan tersebut.

Sandy Walsh turut menjadi bagian dari kemenangan penting Maung Bandung. Setelah pertandingan, ia mengunggah pesan perayaan dengan menggunakan bahasa Sunda. Aksinya tersebut mendapat perhatian karena menunjukkan kedekatannya dengan budaya dan masyarakat Jawa Barat.

Penggunaan bahasa Sunda juga menjadi bentuk adaptasi Sandy dengan lingkungan barunya sejak bergabung bersama Persib. Pemain berdarah Belanda-Indonesia itu sebelumnya beberapa kali mencoba menggunakan bahasa lokal dalam unggahan media sosialnya.

Kemenangan atas Melbourne Victory membuat Persib semakin kokoh di puncak klasemen Grup E dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memastikan Maung Bandung lolos ke babak 16 besar meskipun masih menyisakan dua laga di fase grup.

Selain kemenangan tim, momen menarik lainnya terjadi setelah pertandingan ketika Sandy bertukar jersey dengan pemain muda Timnas Indonesia, Mathew Baker, yang memperkuat Melbourne City. Keduanya terlihat bertukar seragam dan berfoto bersama.

Unggahan Sandy dan momen kebersamaannya dengan Baker mendapat perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Hasil pertandingan tersebut sekaligus memperkuat posisi Persib dalam persaingan di kompetisi Asia musim 2026/2027.

Sumber : CNN  Indonesia

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia yang bekerja terus meningkat. Hingga Agustus 2026, jumlah warga yang telah terserap di pasar kerja mencapai sekitar 147,99 juta orang atau bertambah 1,44 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menyampaikan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 155,37 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 147,99 juta orang sudah bekerja, sedangkan 7,38 juta orang lainnya masih menganggur.

BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di angka 4,75 persen. Angka tersebut turun dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 4,85 persen. Secara jumlah, pengangguran berkurang sekitar 77 ribu orang dalam kurun waktu satu tahun.

Jika dilihat berdasarkan jam kerja, jumlah pekerja penuh mencapai 99,85 juta orang atau meningkat sekitar 1,2 juta orang. Sementara itu, pekerja paruh waktu tercatat sebanyak 35,30 juta orang, sedangkan kelompok setengah pengangguran mencapai 12,84 juta orang.

Meski jumlah penduduk bekerja meningkat, struktur ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi sektor informal. BPS mencatat pekerja informal mencapai 85,73 juta orang atau sekitar 57,93 persen dari total penduduk bekerja. Adapun pekerja formal berjumlah 62,25 juta orang atau sekitar 42,07 persen.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 28,20 persen. Posisi berikutnya ditempati sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 17,86 persen, serta industri pengolahan sebesar 13,75 persen.

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja sekaligus penurunan angka pengangguran. Namun, besarnya jumlah pekerja informal dan meningkatnya kelompok setengah pengangguran masih menjadi tantangan dalam upaya menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil dan berkualitas.

Sumber : CNN Indonesia

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan alasan produk pembalut wanita masih dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen. Kebijakan tersebut menjadi perbincangan masyarakat karena pembalut dinilai sebagai kebutuhan dasar perempuan yang digunakan secara rutin.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk kategori Barang Kena Pajak (BKP). Karena itu, produk tersebut dikenai PPN selama transaksi penjualannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Inge menerangkan, tarif PPN untuk barang nonmewah sebenarnya sebesar 12 persen. Namun, pemerintah menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Melalui perhitungan tersebut, beban PPN efektif yang dibayarkan konsumen menjadi setara dengan 11 persen.

Menurut DJP, pembalut belum termasuk dalam daftar barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayuran memperoleh fasilitas pembebasan pajak.

DJP juga menegaskan bahwa pengenaan PPN terhadap pembalut bukan merupakan pajak khusus yang ditujukan kepada perempuan atau aktivitas menstruasi. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari sistem perpajakan atas konsumsi barang yang berlaku secara umum.

Meski demikian, DJP menyatakan pemerintah memahami pentingnya produk menstruasi bagi kesehatan dan kebersihan perempuan. Setiap usulan untuk memberikan perlakuan pajak berbeda terhadap produk tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan aturan perpajakan, dampak sosial, serta konsekuensi terhadap penerimaan negara.

Isu pajak pembalut juga mendapat perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia meminta pemerintah menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi kebijakan, mengingat pembalut merupakan kebutuhan rutin yang berkaitan dengan kesehatan dan kebutuhan dasar perempuan.

Perdebatan mengenai PPN pembalut pun kembali memunculkan tuntutan agar pemerintah mempertimbangkan keterjangkauan produk sanitasi menstruasi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sumber : CNN Indonesia