JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sepanjang 2026 hingga September. Pencabutan izin tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan terhadap bank yang mengalami permasalahan dan tidak berhasil melakukan upaya penyehatan.

Bank terbaru yang izinnya dicabut adalah PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang, Banten. OJK mencabut izin usaha bank tersebut pada 25 September 2026 melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026.

Sebelum izin dicabut, BPRS Musyarakah Ummat Indonesia telah berada dalam pengawasan OJK. Bank tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai Bank Dalam Penyehatan karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan. Setelah upaya penyehatan belum mampu mengatasi persoalan, status bank kemudian berubah menjadi Bank Dalam Resolusi.

Setelah pencabutan izin, seluruh kantor BPRS Musyarakah Ummat Indonesia ditutup untuk umum dan kegiatan operasional bank dihentikan. Selanjutnya, penyelesaian hak dan kewajiban bank dilakukan melalui proses likuidasi oleh tim yang dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Daftar 15 Bank yang Tutup

Berikut daftar bank yang izin usahanya dicabut OJK sepanjang 2026 hingga 25 September:

PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat – 7 Januari 2026

PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur – 27 Januari 2026

Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat – 9 Februari 2026

PT BPR Kamadana, Bangli, Bali – 18 Februari 2026

PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat – 9 Maret 2026

PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatra Barat – 31 Maret 2026

PT BPR Sungai Rumbai, Dharmasraya, Sumatra Barat – 7 April 2026

PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah – 25 Juni 2026

PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, Jawa Timur – 3 Juli 2026

PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta – 7 Juli 2026

PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, Jawa Barat – 16 Juli 2026

PT BPR Citra Bersada Abad, Bekasi, Jawa Barat – 19 Agustus 2026

PT BPRS Gaido Indonesia, Cianjur, Jawa Barat – 1 September 2026

PT BPR Pasarraya Kuta, Bali – 17 September 2026

PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, Tangerang, Banten – 25 September 2026.

Dari daftar tersebut, terdapat tiga bank yang izinnya dicabut pada September 2026, yakni BPRS Gaido Indonesia, BPR Pasarraya Kuta, dan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia.

OJK menjelaskan bahwa setelah izin usaha dicabut, seluruh kegiatan usaha bank dihentikan. Proses penyelesaian hak dan kewajiban kemudian dilakukan melalui mekanisme likuidasi oleh LPS.

Bagi nasabah, OJK juga mengimbau agar tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait proses pembayaran klaim penjaminan. Simpanan nasabah pada bank yang izinnya dicabut tetap mengikuti ketentuan program penjaminan LPS yang berlaku.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menjelaskan alasan masih mencetak uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mantan Gubernur BI Perry Warjiyo. Meski keduanya sudah tidak lagi menjabat, uang tersebut tetap diproduksi dan dinyatakan sah sebagai alat pembayaran.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, pencetakan uang rupiah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Prosesnya juga tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui sejumlah tahapan sesuai dengan kebutuhan uang kartal masyarakat.

Menurut Destry, BI bersama pemerintah terlebih dahulu memperkirakan kebutuhan uang yang akan beredar dalam suatu periode. Dari proyeksi tersebut kemudian ditentukan kebutuhan pencetakan uang kertas maupun uang logam.

Pencetakan secara bertahap inilah yang membuat uang dengan tanda tangan Purbaya dan Perry masih diproduksi meskipun keduanya telah meninggalkan jabatannya. Dengan demikian, pergantian pejabat tidak serta-merta menghentikan proses pencetakan yang sebelumnya telah direncanakan.

BI juga menegaskan bahwa uang rupiah tahun cetak 2026 yang mencantumkan tanda tangan Purbaya dan Perry tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur BI tidak memengaruhi keabsahan uang yang sudah diproduksi dan diedarkan.

Destry menambahkan, kebutuhan terhadap uang fisik masih tetap ada. Hal tersebut terutama dirasakan masyarakat di wilayah yang belum memiliki akses jaringan digital secara memadai sehingga transaksi tunai masih menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi.

Sementara itu, uang dengan tanda tangan pejabat baru nantinya akan menyesuaikan dengan tahapan produksi berikutnya sesuai ketentuan pengelolaan rupiah.

Kemunculan uang bertanda tangan Purbaya dan Perry sebelumnya juga menarik perhatian masyarakat dan kolektor. Uang tersebut ramai dicari karena kedua nama tersebut kini sudah tidak lagi menduduki posisi Menteri Keuangan dan Gubernur BI.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti terus merosotnya kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian karena industri manufaktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja formal.

Ketua Umum Apindo Bob Azam mengatakan kontribusi manufaktur Indonesia saat ini berada di kisaran 19% terhadap PDB. Angka tersebut bahkan menjadi sekitar 16% apabila sektor minyak sawit mentah (CPO) dikeluarkan dari perhitungan.

Padahal, kontribusi sektor manufaktur Indonesia pernah mencapai sekitar 29% pada era 2000-an. Penurunan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam perkembangan industri pengolahan nasional.

Apindo menilai kontribusi manufaktur perlu kembali diperkuat hingga sekitar 25-30% untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

Menurut Bob, penguatan sektor manufaktur juga berkaitan erat dengan penciptaan lapangan kerja formal. Industri pengolahan dinilai memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan di dalam negeri.

Indonesia juga masih menghadapi persaingan dengan sejumlah negara yang memiliki basis industri manufaktur kuat. Negara seperti China, Korea Selatan, Jepang dan Taiwan sebelumnya mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dengan dukungan sektor industri yang besar.

Selain kapasitas industri, Apindo turut menyoroti pentingnya kebijakan ketenagakerjaan yang dapat mendukung perkembangan dunia usaha. Regulasi ketenagakerjaan dinilai perlu mampu menjaga perlindungan pekerja sekaligus memberikan ruang bagi industri untuk meningkatkan daya saing.

Meski demikian, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan aktivitas manufaktur masih berada dalam posisi ekspansi. Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Manufaktur (IKBM) pada kuartal II 2026 tercatat 52,31, dengan komponen pesanan, produksi, dan stok mengalami ekspansi.

Pemerintah juga mencatat adanya tanda pemulihan di sektor manufaktur. Pada Juli 2026, PMI manufaktur Indonesia kembali masuk zona ekspansi di level 50,2 setelah sebelumnya berada di 46,9.

Namun, penguatan aktivitas industri tersebut tetap dihadapkan pada persoalan struktural berupa daya saing, biaya produksi, rantai pasok, investasi, serta kemampuan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Sumber: CNN Indonesia

BOGOR – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas yang dinilai menyerupai hunian mewah.

Temuan tersebut terungkap saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (23/9/2026). Di area tertentu sekitar lapas, ditemukan sejumlah bangunan yang memiliki fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, sofa, televisi, kulkas, pendingin ruangan hingga dapur.

Ombudsman bahkan menemukan beberapa tipe kamar yang disebut menyerupai standar penginapan, mulai dari suite, deluxe hingga superior. Selain itu, terdapat fasilitas kebugaran, kolam serta simulator golf yang masih dalam proses pembangunan.

Temuan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai peruntukan bangunan tersebut dan siapa saja yang dapat menggunakan fasilitasnya. Ombudsman menilai kondisi tersebut perlu didalami untuk memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap warga binaan tertentu.

Di sisi lain, pihak Lapas Cibinong membantah bahwa bangunan tersebut merupakan sel khusus atau hunian mewah untuk narapidana. Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menjelaskan kawasan yang diperiksa merupakan area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) serta terdapat rumah dinas bagi pejabat dan petugas lapas.

Sorotan semakin besar setelah dalam pemeriksaan juga ditemukan minuman beralkohol di salah satu kulkas di kawasan tersebut. Pihak berwenang kemudian melakukan peninjauan dan pendalaman untuk memastikan fungsi serta penggunaan fasilitas yang ada.

Lapas Cibinong sendiri diketahui mengalami persoalan kelebihan kapasitas. Data hingga September 2026 menunjukkan lapas tersebut dihuni sekitar 1.847 orang, sementara kapasitas resminya sekitar 845 orang.

Temuan Ombudsman dan klarifikasi pihak Ditjenpas kini menjadi perhatian publik, terutama terkait pengelolaan fasilitas di lingkungan pemasyarakatan serta memastikan seluruh fasilitas digunakan sesuai peruntukannya.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA — Kabar duka menyelimuti keluarga besar Soekarno. Mohammad Guruh Irianto Sukarnoputra atau Guruh Soekarnoputra meninggal dunia pada Sabtu (26/9/2026) dalam usia 73 tahun.

Putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno itu mengembuskan napas terakhir pada pukul 04.16 WIB di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta. Sebelumnya, Guruh sempat menjalani perawatan intensif karena kondisi kesehatannya menurun.

Jenazah Guruh selanjutnya akan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, pada Sabtu siang setelah salat Zuhur. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kepergian Guruh meninggalkan duka bagi keluarga, sahabat, serta dunia seni dan budaya Indonesia. Semasa hidupnya, Guruh dikenal sebagai seniman dan budayawan yang aktif berkarya, sekaligus putra dari Presiden Soekarno.

Kabar meninggalnya Guruh sebelumnya disampaikan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Pihak keluarga juga memohon masyarakat memberikan doa serta memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan Guruh selama hidupnya.

Sumber: CNN Indonesia

BANJARMASIN – Basarnas mengungkap kondisi jasad korban kecelakaan Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 yang ditemukan di dalam bangkai kapal di Laut Jawa. Memasuki hari ke-13 operasi pencarian dan pertolongan, jasad korban disebut masih utuh secara anatomis meski telah mengalami sejumlah perubahan.

Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin sekaligus SAR Mission Coordinator, I Putu Sudayana, mengatakan kondisi jasad yang mulai mengalami kerusakan membuat proses evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Tim SAR berupaya agar jasad korban tetap dalam kondisi utuh ketika dikeluarkan dari bangkai kapal.

Menurut Putu, jasad korban juga telah terkontaminasi bakteri. Kondisi tersebut menjadi salah satu risiko bagi para penyelam yang harus bekerja di dalam bangkai kapal untuk menemukan dan mengevakuasi korban.

Meski demikian, Basarnas memastikan perubahan yang terjadi tidak membuat tubuh korban kehilangan keutuhan secara anatomis. Seluruh korban yang berhasil dievakuasi hingga Jumat (25/9/2026) masih dalam kondisi tubuh yang utuh secara anatomis.

160 Korban Telah Ditemukan

Hingga Jumat pukul 22.00 WITA, Basarnas mencatat sebanyak 160 orang telah ditemukan dari total 243 orang yang tercatat dalam manifes KM Virgo Transport 8.

Dari jumlah tersebut, 108 orang dinyatakan selamat dan 52 orang meninggal dunia, sementara 83 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Pada Jumat, tim SAR gabungan juga berhasil menemukan 10 jasad korban dari dalam bangkai kapal.

Basarnas juga mendorong percepatan proses salvage atau pengangkatan badan kapal. Kondisi kapal yang miring dan tidak stabil membuat akses penyelam ke sejumlah bagian bangkai kapal menjadi terbatas sehingga proses pencarian korban turut menghadapi kendala.

Sumber: CNN Indonesia

BOGOR – Temuan Ombudsman RI terkait keberadaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menilai temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah modus korupsi yang pernah terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Ombudsman sebelumnya menemukan sejumlah bangunan menyerupai rumah atau klaster di area Lapas Cibinong. Bangunan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan, hingga fasilitas kebugaran. Ombudsman juga menemukan sejumlah mobil mewah di sekitar lokasi.

ICW menyebut sedikitnya ada dua modus korupsi di lapas yang relevan dengan temuan tersebut, yakni pemberian fasilitas atau perlakuan khusus kepada narapidana serta pemberian izin keluar lapas yang kemudian disalahgunakan.

Menurut ICW, fasilitas khusus dapat berupa sel atau tempat tinggal yang berbeda dari narapidana lain, penggunaan perangkat elektronik, makanan tertentu, ruangan yang lebih nyaman, hingga akses keluar-masuk lapas di luar ketentuan.

ICW menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, terutama setelah muncul informasi mengenai dugaan pembayaran untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Karena itu, ICW mendorong aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memeriksa kemungkinan adanya transaksi, aliran uang, maupun penyalahgunaan kewenangan.

ICW juga mengingatkan adanya sejumlah kasus sebelumnya yang menunjukkan pemberian fasilitas khusus di lapas dapat berkembang menjadi praktik jual beli fasilitas dan suap. Pengalaman kasus di Lapas Sukamiskin disebut menjadi salah satu contoh yang perlu diperhatikan.

Selain dugaan fasilitas khusus, Ombudsman juga menemukan adanya celah keamanan di area tersebut. Beberapa akses di bagian belakang bangunan disebut terhubung dengan area luar lapas. Ombudsman turut menerima laporan mengenai dugaan pungutan terhadap warga binaan.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah mendatangi Lapas Cibinong pada Jumat (25/9/2026) untuk melakukan investigasi bersama jajaran pengawasan internal. Pemerintah masih mendalami apakah bangunan yang menjadi sorotan tersebut benar digunakan sebagai rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

ICW menilai pemeriksaan sebaiknya tidak hanya berhenti pada persoalan status bangunan. Dugaan adanya pembayaran untuk memperoleh fasilitas tertentu juga perlu ditelusuri agar dapat diketahui siapa yang membayar, siapa yang menerima, serta bagaimana fasilitas tersebut bisa diberikan kepada warga binaan tertentu.

Sumber: CNN Indonesia

NEW YORK – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi situasi diplomatik yang semakin sulit saat menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Sejumlah pemimpin negara disebut enggan melakukan pertemuan dengan Netanyahu di sela agenda Sidang Umum PBB. Kondisi tersebut kembali menyoroti posisi Israel yang menghadapi tekanan diplomatik terkait kebijakan dan tindakannya dalam konflik di Timur Tengah.

Salah satu sorotan muncul setelah Netanyahu gagal bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam rangkaian agenda di New York. Pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara biasanya menjadi bagian penting dari agenda diplomatik para kepala pemerintahan saat menghadiri Sidang Umum PBB.

Keengganan sejumlah pemimpin negara untuk bertemu Netanyahu dinilai menjadi gambaran adanya perubahan sikap diplomatik terhadap pemerintah Israel. Situasi tersebut berlangsung ketika perhatian internasional terhadap konflik Israel-Palestina masih sangat tinggi.

Di tengah tekanan tersebut, Netanyahu tetap menyampaikan sikap pemerintah Israel dalam berbagai agenda internasional. Pemerintah Israel juga terus berupaya mempertahankan posisi dan kebijakannya di tengah kritik dari sejumlah negara.

Kondisi di forum PBB ini menjadi perhatian karena hubungan diplomatik Israel dengan sejumlah negara menghadapi dinamika yang semakin kompleks. Sikap para pemimpin negara terhadap Netanyahu pun menjadi salah satu indikator bagaimana posisi Israel dipandang di tengah perkembangan konflik yang terus berlangsung.

Sumber: CNN Indonesia

PARIS — Prancis bersiap mengirim personel dan perlengkapan militer ke Arab Saudi untuk membantu mengamankan kawasan energi strategis di Yanbu, pesisir Laut Merah, dari ancaman serangan kelompok Houthi Yaman.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Paris telah menyelesaikan pembahasan dengan pemerintah Arab Saudi terkait pengerahan aset militer tersebut. Bantuan yang disiapkan mencakup prajurit, sistem radar, serta sistem pertahanan untuk melindungi fasilitas energi di Yanbu.

Macron menyebut keamanan jalur tersebut menjadi perhatian penting karena Yanbu merupakan salah satu pusat industri dan energi utama Arab Saudi. Kawasan itu juga memiliki peran penting dalam distribusi minyak melalui Laut Merah.

Keputusan Prancis muncul setelah meningkatnya serangan Houthi yang menargetkan wilayah Arab Saudi. Pada 19 September, Houthi mengklaim melancarkan serangan besar yang menyasar Riyadh dan Yanbu. Sehari sebelum pernyataan Macron, pertahanan udara Arab Saudi juga dilaporkan mencegat enam rudal balistik yang diarahkan menuju Yanbu dan Taif.

Macron mengatakan perlindungan terhadap infrastruktur strategis tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga pasokan energi dan mengurangi tekanan terhadap harga bahan bakar. Menurutnya, gangguan terhadap jalur pengiriman minyak melalui Laut Merah dapat berdampak lebih luas terhadap pasokan energi.

Prancis juga memiliki posisi strategis untuk membantu keamanan kawasan tersebut. Negara itu memiliki pangkalan militer di Djibouti, dekat jalur Bab Al-Mandab, serta telah terlibat dalam operasi keamanan maritim Eropa di Laut Merah.

Selain Prancis, Inggris sebelumnya juga menyatakan memberikan dukungan militer defensif kepada Arab Saudi setelah meningkatnya serangan Houthi. Perkembangan ini menunjukkan semakin besarnya keterlibatan negara-negara sekutu Saudi dalam menghadapi ancaman terhadap fasilitas dan jalur pelayaran strategis di kawasan tersebut.

Sementara itu, Macron belum memastikan apakah jet tempur Rafale juga akan dikerahkan. Ia mengatakan Prancis akan menyesuaikan langkahnya berdasarkan perkembangan situasi dan kebutuhan di lapangan.

Sumber: CNN Indonesia

NEW YORK – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa perdamaian di Gaza, Palestina, tidak cukup hanya dengan menghentikan kekerasan. Menurutnya, perdamaian juga harus diikuti dengan upaya memulihkan kehidupan masyarakat agar dapat kembali hidup layak dan bermartabat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam High Level Roundtable on Gaza Early Recovery bertajuk From Sharm El-Sheikh to Phase II – Consolidating Peace and Early Recovery, yang berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat.

Indonesia memandang penghentian kekerasan, penerapan gencatan senjata, serta kelancaran akses bantuan kemanusiaan tetap menjadi prioritas. Namun, pada saat yang sama, proses pemulihan Gaza juga harus segera dimulai.

Sugiono menilai masyarakat Gaza membutuhkan lebih dari sekadar bantuan untuk memenuhi kebutuhan darurat. Mereka juga membutuhkan pemulihan layanan dasar, pembangunan kembali infrastruktur, serta kesempatan untuk memperoleh sumber penghidupan.

“Bagi rakyat Gaza, perdamaian harus berarti lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. Mereka harus dapat membangun kembali kehidupan yang layak dan bermartabat,” kata Sugiono.

Ia menjelaskan, proses pemulihan Gaza membutuhkan pasokan serta sumber daya yang memadai. Dukungan tersebut diperlukan untuk mengembalikan berbagai layanan dasar sekaligus membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat konflik.

Menurut Sugiono, bantuan kemanusiaan juga perlu diarahkan untuk mendukung pemulihan jangka panjang. Dengan demikian, bantuan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi juga membantu warga Gaza membangun kembali kehidupan mereka.

Sugiono turut menyebut National Committee for the Administration of Gaza dapat memainkan peran penting dalam proses pemulihan tersebut. Lembaga itu diharapkan dapat mendukung upaya pengelolaan dan pemulihan Gaza.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menekankan bahwa proses rekonstruksi Gaza harus berlandaskan prinsip Palestinian-led and Palestinian-owned, atau dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Palestina.

Artinya, dukungan masyarakat internasional perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas Palestina sekaligus memastikan masyarakat Palestina memiliki peran dalam menentukan masa depan wilayahnya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan internasional mengenai fase berikutnya dalam proses pemulihan Gaza. Forum juga membahas langkah untuk memastikan upaya perdamaian dapat diikuti dengan pemulihan nyata bagi masyarakat.

Bagi Indonesia, perdamaian dan pemulihan Gaza merupakan dua hal yang perlu berjalan beriringan. Penghentian kekerasan diharapkan menjadi awal bagi masyarakat Gaza untuk kembali memperoleh layanan dasar, membangun infrastruktur, serta menjalani kehidupan yang lebih layak.

Sumber: CNN Indonesia

ANKARA — Pemerintah Turki mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyindir Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Netanyahu dalam pidatonya di New York, Kamis (24/9/2026), melontarkan kritik terhadap Erdogan dan menuduh Turki mendukung Hamas. Netanyahu juga menyebut Erdogan sebagai “tiran” serta menyerang sikap Turki terhadap Israel dan konflik di Gaza.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Ankara. Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki Burhanettin Duran menilai tuduhan Netanyahu terhadap Turki dan Erdogan tidak berdasar. Menurutnya, penggunaan podium PBB untuk menyerang Turki tidak sejalan dengan prinsip perdamaian, hukum, dan dialog yang menjadi bagian dari tujuan organisasi tersebut.

Duran juga menegaskan bahwa pernyataan Netanyahu tidak akan menghilangkan perhatian dunia terhadap situasi kemanusiaan di Gaza maupun proses hukum internasional yang berkaitan dengan konflik tersebut.

“Pernyataan tersebut tidak dapat membuat bencana kemanusiaan di Gaza dan proses di hadapan hukum internasional menjadi tidak terlihat,” demikian posisi yang disampaikan Duran, seperti diberitakan CNN Indonesia.

Sebelumnya, Erdogan dalam pidatonya di PBB pada 22 September 2026 kembali menyoroti kondisi Gaza. Ia menyerukan penghentian pertumpahan darah, gencatan senjata permanen, serta adanya jaminan masa depan politik bagi rakyat Palestina.

Sementara itu, Netanyahu dalam pidatonya membela tindakan militer Israel dan menolak tuduhan bahwa operasi di Gaza merupakan genosida. Israel menyatakan operasi militernya dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap Hamas.

Ketegangan antara Turki dan Israel pun kembali mencuat di tengah berlangsungnya Sidang Umum PBB. Pernyataan kedua pihak menunjukkan perbedaan tajam mengenai konflik Gaza, kebijakan Israel, serta peran komunitas internasional dalam mencari penyelesaian konflik tersebut.

Sumber: CNN Indonesia

GAZA — Serangan drone militer Israel kembali terjadi di Jalur Gaza dan dilaporkan menewaskan satu warga sipil. Serangan tersebut menyasar kawasan permukiman yang dihuni warga serta area yang menjadi tempat berlindung masyarakat yang terdampak konflik.

Menurut laporan CNN Indonesia, serangan drone terjadi di Kota Gaza. Satu warga sipil dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut. Peristiwa ini kembali menambah daftar korban di tengah situasi kemanusiaan yang masih berlangsung di wilayah Gaza.

Serangan menggunakan pesawat nirawak menjadi salah satu metode yang digunakan militer Israel dalam operasi di Gaza. Sejumlah serangan sebelumnya juga dilaporkan mengenai kawasan sipil dan menyebabkan korban tewas maupun luka-luka.

Kondisi tersebut membuat warga Gaza masih menghadapi ancaman serangan meski terdapat upaya untuk mempertahankan situasi gencatan senjata. Dalam beberapa hari terakhir, laporan mengenai korban akibat serangan Israel di berbagai wilayah Gaza juga terus muncul.

Selain korban jiwa, serangan dan konflik berkepanjangan turut memperparah kondisi masyarakat yang telah menghadapi kerusakan tempat tinggal, keterbatasan layanan dasar, serta kebutuhan kemanusiaan yang tinggi.

Sumber: CNN Indonesia